Senin 13 Jan 2020 23:03 WIB

Kementerian BUMN Sebut Pansus Jiwasraya akan Rugikan Nasabah

Pembentukan Pansus dinilai akan menghambat proses penyelamatan.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Teguh Firmansyah
Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga saat berbincang bersama wartawan.
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga saat berbincang bersama wartawan.

EKBIS.CO, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mempersilakan rencana anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andre Rosiade membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Meski begitu, Arya meminta Andre mempertanggungjawabkan keputusannya kepada nasabah Jiwasraya.

Arya menilai wacana membawa Jiwasraya ke dalam pansus akan menggangu proses penyelamatan yang sedang dilakukan pemerintah. "Kita cari investor, kalau ada keyakinan apabila dengan pansus, investor akan langsung masuk, silakan," ujar Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/1).

Baca Juga

Namun, Arya ragu hal tersebut akan terwujud. Arya menilai proses penyelesaian melalui ranah politik justru akan membuat investor khawatir dan memakan waktu lama.

Dengan begitu, hal ini akan merugikan nasabah yang ingin segera mendapat kepastian terkait pengembalian dana. Arya mempersilakan keinginan Andre yang mengusulkan adanya pansus dengan jaminan uang nasabah bisa kembali.

"Tapi kalau nanti setelah dibuat seperti itu ternyata investor menunggu pansus sampai selesai, mungkin Bang andre bisa tanggung jawab pada nasabah," ucap Arya.

Arya menegaskan prioritas utama saat ini adalah mencari cara agar nasabah bisa mendapatkan haknya. Arya meminta DPR menunggu sejumlah langkah yang sedang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Jiwasraya.

"Kalau dibawa ke politik, investor menunggu dulu, kalau proses politik selesai, investor baru mau masuk, yang terhambat nasabah juga," kata Arya.

Arya juga mengatakan tidak tepat membandingkan Jiwasraya dengan Century. Pasalnya, Century mendapatkan dana talangan dari negara.

"Jiwasraya ini belum ada dana talangan. Ini lebih kepada persoalan bisnis, jadi biarkan kami bekerja, percayakan kami bagaimana mengembalikannya," ungkap Arya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement