Presiden Apedi Muhammad Irfan menjelaskan, Apedi yang mendeklarasikan diri pada Kamis (30/1), beranggotakan pengusaha perorangan, pengurus BUMDes, hingga aktivis desa. Salah satu hal yang melatarbelakangi pembentukan Apedi karena masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 6,69 persen di daerah perkotaan dan sebesar 12,85 persen di perdesaan.

"Artinya tingkat kemiskinan terbesar itu berada di wilayah perdesaan. Apedi hadir  untuk mempercepat proses pembangunan desa sejahtera dan mandiri," kata Irfan dalam siaran pers, Kamis (30/1).

Irfan mengatakan, Apedi akan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi desa dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari pelatihan dan pendampingan, kerja sama usaha dan kemitraan, investasi, hingga penelitian dan pengembangan potensi ekonomi desa.

Apedi pun sudah menyiapkan empat program unggulan yang akan dilaksanakan. Pertama, adalah program Jadoel (Jaringan Desa Online). Program ini bertujuan  meningkatkan pendapatan desa melalui layanan desa daring.

Kedua, program bernama Awsem (antar-warung sembako murah), yaitu program warung sembako murah bagi masyarakat desa khususnya yang berada di wilayah desa-desa yang memiliki ketimpangan harga sembako yang cukup tinggi.

Program lainnya adalah Demen (Desa Mandiri Energi). Lewat program ini, Apedi memanfaatkan sumber daya alam perdesaan untuk kebutuhan energi listrik di wilayah perdesaan yang belum tersentuh aliran listrik PLN.

Keempat, kata dia, program Dividen (Desa Investasi dan Ekspor Nasional). "Program ini mengupayakan pengembangan potensi produk-produk unggulan desa yang ditujukan untuk menangkap peluang permintaan pasar internasional atau ekspor," kata Irfan.