EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah resmi merilis data terbaru luas baku sawah secara nasional. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta para kementerian teknis untuk mematuhi data tersebut dan melakukan harmonisasi kebijakan.
"Sekarang kita mainnya data. Semestinya ke depan kita tidak akan berkelahi lagi soal impor beras dan kebijakan lainnya," kata Luhut dalam Peluncuran Satu Data Luas Baku Sawah di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (4/2).
Luhut mengatakan, kejadian dan permasalahan soal data beras yang terjadi di masa lalu diharapkan tidak terulang. Ia mengakui bahwa masalah-masalah kebijakan pangan yang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelumnya akibat setiap kementerian teknis kurang memiliki manajemen yang baik.
Presiden Joko Widodo, kata Luhut, selama enam tahun terakhir meminta setiap kementerian untuk bekerja dengan baik dan benar.
"Beliau memberikan contoh ketauladanan dan kepemimpinan. Kalau Anda berikan contoh itu, pasti akan malu untuk aneh-aneh," ujarnya
Di era yang serba teknologi, Luhut meminta Kementerian Pertanian maupun kementerian lainnya untuk mengedepankan big data dan pendekatan teknologi. Sebab, mengurus kebutuhan pangan untuk 267 juta penduduk Indonesia merupakan pekerjaan berat dan harus dilakukan oleh tim yang saling bekerja sama.
"Ini hal yang baik jadi ayo kita bangun teamwork. Dulu kita beda-beda sekarang kita saling bantu dan perbaiki," kata Luhut.
Sebagai informasi, perbedaan data beras kerap kali menjadi perdebatan antar Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Puncak perdebatan data itu terjadi pada awal 2018 lalu, di mana Kemendag membuka pintu impor beras lantaran harga dalam negeri yang terus melonjak.
Sementara di saat yang bersamaan, Kementan bersikukuh bahwa produksi dalam negeri masih mencukupi. Perdebatan itu lantas menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan petani tradisional karena kebijakan impor secara langsung menekan harga gabah dalam negeri.
Hal itu terjadi lantaran keputusan impor seringkali terlambat sehingga pasokan masuk ke Indonesia di saat musim panen raya tiba.
Sebagai informasi, dari hasil verifikasi bersama diketahui total luas lahan baku sawah sebesar 7.463.948 hektare atau naik dari semula 7.105.000 hektare. Menteri Pertanian menyatakan, data tersebut akan menjadi patokan pemerintah.
"Tidak boleh lagi ada rumor-rumor dan asumsi karena kita sudah punya data. Setiap masalah kita akan datang dan cek tempat," kata Syahrul di Gedung Kementan, Jakarta, Selasa (4/2).
Syahrul mengatakan, kegiatan pertanaman hingga panen juga sudah dapat dipantau langsung oleh pusat melalui Agriculture War Room (AWR). Fasilitas itu, kata Syahrul, akan dijadikan sebagai pusat komunikasi dan pengawasan antara pusat dan daerah.
Dimulai dari urusan penyediaan bibit dan pupuk bersubsidi, masa vegetasi tanaman, hingga operasional alat dan mesin pertanian yang diberikan Kementan. "Di sini kita bisa lihat situasi di setiap kabupaten. AWR sama seperti Pentagon di Amerika Serikat," katanya.
