REPUBLIKA.CO.ID MADIUN -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun menyatakan penjualan tiket angkutan Lebaran 2020 di wilayah kerjanya yang telah dilayani sejak 14 Februari 2020 untuk keberangkatan 14 Mei 2020 (H-10 sebelum lebaran) dan seterusnya, telah mencapai 12 persen dari jumlah tiket yang disediakan.
Manager Humas PT KAI (Persero) Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko mengatakan selama masa angkutan Lebaran 2020 mulai 14 Mei 2020 sampai dengan 04 Juni 2020, Daop 7 Madiun menyediakan sebanyak 119.240 kursi atau tiket dari empat KA reguler yang berangkat dan datang di Daop 7 Madiun.
Yakni, KA Anjsmoro, KA Brantas, KA Kahuripandan KA Singasasri."Berdasardata rail ticket system(RTS), penjualan tiket lebaran mulai 14 Februari sampai dengan 20 Februari 2020 kemarin pukul 12.00 WIB, telah mencapai 12 persen," ujar Ixfan, Jumat (21/2).
Pihaknya merinci penjualan 12 persen tersebut meliputi, KA Anjasmoro relasi Pasarsenen-Jombang sudah terjual 2.438 kursi. KA Anjasmoro relasi Jombang-Pasarsenen sudah terjual 48 kursi. KA Singasari relasi Pasarsenen-Blitar sudah terjual 1.794 kursi dan KA Singasari relasi Blitar-Pasarsenen sudah terjual 56 kursi.
Kemudian, KA Brantas relasi Pasarsenen-Blitar sudah terjual 4.886 kursi dan sebaliknya, KA Brantas relasi Blitar-Pasarsenen sudah terjual 605 kursi. Lalu, KA Kahuripan relasi Kiaracondong-Blitar sudah terjual 3.910 kursi dan sebaliknya KA Kahuripan relasi Blitar-Kiaracondong sudah terjual 782 kursi. "Jika diakumulasi, sejauh ini telah terjual sebanyak 14.520 kursi reguler atau sekitar 12 persen dari yang disediakan di Daop Madiun," katanya.
Ixfan menambahkan dengan masih tersedianya tiket lebaran, pihaknya mempersilakan kepada pelanggan untuk segera merencanakan jadwal mudik dan balik lebaran. Guna memudahkan pembelian tiket KA, pelanggan bisa memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan seperti KAI Access, CC 121, web resmi KAI, dan 'chanel'eksternal resmi lainya yang bekerja sama dengan PT KAI.
Pembelian tiket KA lebaran di tempat yang disediakan, calon penumpang akan terhindar dari praktik penipuan, gangguan sistem, ataupun adanya biaya jasa yang tidak wajar.
