EKBIS.CO,
Oleh Adinda Pryanka, Arie Lukihardianti
JAKARTA –- Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 29,3 juta masyarakat yang masuk dalam 40 persen rumah tangga termiskin. Bantuan sosial ini untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang dianggap paling terdampak wabah virus corona baru (Covid-19).
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengatakan, pemerintah sudah memiliki daftar 15,2 juta masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan pangan nontunai (BPNT). "Sisanya, 14,1 juta lainnya sedang didata kembali," kata Susiwijono dalam konferensi pers live streaming, di Jakarta, Kamis (26/3).
Pemberian BLT merupakan bagian dari paket stimulus lanjutan yang sedang diformulasikan pemerintah. Kendati demikian, Susiwijono tak menyebutkan besaran anggaran BLT yang disiapkan.
BLT juga akan diberikan kepada pekerja sektor informal dan pelaku usaha mikro kecil, di antaranya pedagang pasar dan pengemudi transportasi daring. Menurut Susiwijono, pemerintah sedang mengumpulkan data dari perusahaan dan asosiasi terkait agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Pekerja informal harian di pusat perbelanjaan juga menjadi bagian dari kelompok yang mendapatkan bantuan langsung tunai. Pemerintah akan menghubungi Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk mengumpulkan data.
Pemerintah juga menyediakan insentif untuk pekerja. Bagi pekerja sektor formal, pemerintah akan menambah dana operasional BP Jamsostek untuk bisa memberikan bantuan sosial. Besarannya setiap pekerja adalah Rp 5 juta dengan perincian Rp 1 juta sebagai bantuan ditambah insentif Rp 1 juta per bulan selama empat bulan.
Di luar pekerja formal, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada pekerja informal dan UMKM melalui kartu prakerja. "Presiden memberikan arahan. Kartu prakerja yang sebenarnya didesain untuk peningkatan kompetensi lewat vokasi digeser menjadi bagian dari jaring pengaman sosial," kata Susiwijono.
Ia menambahkan, aspek ekonomi dan kesehatan memiliki urgensi yang sama penting dan besar sehingga harus dilaksanakan secara beriringan. Selain peningkatan daya beli masyarakat terdampak, pemerintah berupaya menekan tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membantu arus kas perusahaan.
"Karena itu, pemerintah menjajaki penerbitan satu bentuk surat utang baru namanya recovery bond," ujarnya. Surat utang pemerintah dalam rupiah ini ditargetkan untuk dibeli Bank Indonesia (BI) atau perusahaan swasta yang mampu, misalnya, eksportir.
Dana dari hasil penjualan akan dipegang pemerintah untuk kemudian disalurkan ke seluruh dunia usaha dalam bentuk kredit khusus yang dibuat seringan mungkin. Dengan demikian, pengusaha bisa membangkitkan dunia usaha secara maksimal.
Sebagai timbal balik, kata dia, pengusaha tidak boleh melakukan PHK. "Kalaupun ada PHK, harus mempertahankan 90 persen karyawan dengan gaji tidak berkurang dari sebelumnya," kata dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah menyinggung rencana stimulus lanjutan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah wabah Covid-19. Sri pada pekan lalu mengatakan, pemerintah sedang mengkaji perubahan skema Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan jaring pengaman sosial. Kala itu, Sri menyebut ada dua opsi yang dipertimbangkan, yakni jumlah bantuan kepada 10 juta penerima manfaat dinaikkan nominalnya atau jumlah PKH ditambah menjadi 15 juta.
Dalam penanganan Covid-19, pemerintah melakukan reprioritas anggaran. Belanja kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah diminta agar difokuskan pada pencegahan dan penanganan Covid-19.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan dana Rp 5 triliun untuk membantu masyarakat Jabar yang ekonominya terdampak Covid-19. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, ada 1 juta warga yang terdampak berdasarkan kajian dari tim Unpad dan Bappeda Jabar.
"Mulai pekan depan, kami akan mulai menyalurkan bantuan ke warga Jabar," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Kamis (26/3).
Satu juta warga Jabar tersebut di luar penerima bantuan dari pemerintah pusat. Emil menjelaskan, warga yang sudah punya kartu BNPT merupakan wewenang pemerintah pusat.
"Kalau kami fokusnya ke warga Jabar yang miskin baru. Biasanya hidup normal, mereka tiba-tiba tak berpenghasilan dengan kondisi ini," katanya.
Setiap warga terdampak akan mendapatkan bantuan Rp 500 ribu. Sebagian diberikan dalam bentuk tunai dan sebagian berbentuk barang serta yang berhubungan dengan pangan.
"Ada dana Rp 5 triliun lebih yang akan kami perbantukan untuk menolong 1 juta warga Jabar terdampak Covid-19 ini," kata Emil.
BLT Tak Ganggu Fiskal
Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Faisal Basri optimistis kemampuan fiskal pemerintah masih cukup untuk melakukan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Kini, tantangan terbesar adalah proses identifikasi penerima bantuan dan distribusi agar tepat sasaran.
Faisal menjelaskan, refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap belanja kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah sekiranya bisa menutupi kebutuhan untuk BLT. "Masih cukup oke kalau dari segi ketersediaan dana," tuturnya dalam diskusi daring di akun Instagram Indef, Jumat (27/3).
Faisal memberikan contoh, anggaran yang sebelumnya untuk perjalanan dinas dan pertemuan di hotel sudah dapat menutupi untuk BLT. Selain itu, proyek-proyek pembangunan yang masih dapat ditunda pun bisa direalokasikan guna menjamin jaring pengaman sosial tersebut.
Pelebaran defisit sampai ke batas tiga persen pun masih dapat dilakukan. Jika merujuk pada target defisit terbaru pemerintah, 2,5 persen terhadap PDB, berarti masih ada ruang 0,5 persen untuk mencapai batas maksimal.
Faisal menyebutkan, BLT sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah sudah memberikannya dalam bentuk lain, yakni kartu sembako. Kebutuhan yang bisa terpenuhi pun beragam dan bergizi, termasuk susu.
Namun, bantuan terdahulu baru terfokus ke masyarakat paling rentan. Sementara itu, pada situasi sekarang, jaring pengaman sosial juga harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang semula tidak rentan atau tidak miskin tetapi kini menjadi rentan akibat Covid-19.
Bank BUMN Siap Salurkan BLT
Bank-bank BUMN siap menyalurkan BLT yang sedang disiapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, di tengah wabah covid-19 ini sangat penting memberikan bantuan langsung kepada rakyat dalam bentuk BLT.
Erick mengatakan, negara selalu hadir untuk rakyat saat senang maupun susah. BLT, kata dia, menjadi bentuk kepedulian dan kehadiran negara bagi rakyat pada masa sulit ini.
Apalagi, Erick menjelaskan, BLT diberikan kepada pekerja sektor informal juga. "Jelas ini sangat penting untuk rakyat dan bank-bank BUMN siap menyalurkan bantuan tunai langsung ini kepada yang berhak menerima," kata Erick.
MUI Sambut Baik BLT
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas bersyukur adaya langkah konkret untuk menanggulangi wabah virus corona atau Covid-19. Hal itu ditandai dengan akan diberikannya BLT kepada pekerja informal dan 29,3 juta masyarakat yang masuk 40 persen rumah tangga termiskin.
"Kebijakan ini harus ditempuh kalau kita sebagai bangsa memang benar-benar serius untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 ini. Karena kalau rakyat masih berkeliaran mencari nafkah maka akan sulit bagi kita menghambat penyebarannya," ujar Anwar kepada Republika.co.id, Jumat (27/3).
Karena itu, menurut dia, dengan diberikannya BLT ini, pemerintah bisa melarang mereka untuk keluar rumah. Tentunya hal ini akan bisa mereka terima sebab mereka sudah tidak lagi terlalu terbebani ataupun dibebani untuk mencari uang bagi anak dan keluarganya.
Anwar mengharapkan agar kebijakan ini secepatnya dikeluarkan dan dilaksanakan. "Bagi kesuksesan program ini, pemerintah harus memberi sanksi yang berat kepada pihak-pihak yang mempermain-mainkan dana BLT ini sehingga mengakibatkan pengalokasian dananya tidak tepat sasaran," katanya menambahkan.
Untuk itu, MUI mengimbau masyarakat agar ikut memantau pengelolaannya supaya apa yang menjadi tujuan dari pemerintah dan semuanya dapat cepat tercapai. Di samping itu, karena dana yang dibutuhkan untuk mendukung program ini sangat besar, selain dari dana APBN dan non-APBN, pemerintah juga harus melakukan beberapa hal.
"Pertama, presiden memanggil pengusaha-pengusaha besar di negeri ini dan mewajibkan mereka untuk menyumbang bagi penanggulangan wabah corona ini," katanya menegaskan. Selanjutnya, presiden secepatnya diminta menandatangani ketentuan tentang pemotongan zakat bagi aparatur sipil negara (ASN). Nantinya, dana tersebut dipergunakan untuk menolong dan membantu mereka yang benar-benar terpukul ekonominya oleh kehadiran wabah ini.
