EKBIS.CO, PALEMBANG -- Anggota Komisi VII DPR RI H Yulian Gunhar dan Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa serta Komite BPH Migas Ahmad Rizal melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Selatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sektor Migas.
Salah Satu agenda kunjungan kerja di Sumsel adalah monitoring dan pengawasan pemanfaatan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar subsidi untuk konsumen pengguna Kereta Api Umum Penumpang dan Angkutan Barang pada PT. Kereta Api (Persero) Divre III Palembang, Kamis (6/8). Dalam kunjungan tersebut diterima oleh Direktur Pengelolaan Sarana PT. Kereta Api (Persero) Azahari.
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam kesempatan tersebut menyampaikan kuota solar subsidi yang diberikan BPH Migas untuk PT. KAI pada tahun 2019 adalah sebesar 243.262 KL dan realisasinya sebesar 246.025 atau sebesar 101,14 persen sehingga terjadi over kuota 1,14 persen.
"Tahun 2019 BPH Migas telah memberikan Kuota BBM Subsidi Untuk KAI sebesar 243.262 KL, jika dikalikan dengan harga jual ecerannya sebesar Rp5.150, maka senilai Rp 1,2 triliun" ungkap Ifan sapaan untuk M Fanshurullah Asa.
Untuk mencegah terjadinya over kuota 2020, penetapan kuota BBM subsidi ditetapkan per kuartal. "Untuk Kuartal I ditetapkan kuotanya sebesar 51.250 KL dan realisasinya 55.332 KL (107,96 persen). Kemudian untuk Kuartal II dinaikan menjadi 61 ribu KL, akan tetapi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPBB) untuk pencegahan covid-19 yang berdampak pada pembatasan operasional kereta api, realisasinya hanya 12.774 KL (20,94 persen). Untuk Kuartal III kuotanya sama dengan Kuartal II yaitu 61 ribu KL" tutur Ifan.
Lebih lanjut Ifan menyampaikan bahwa dirinya sudah cek ada angkutan kereta api barang untuk batubara ekspor yang menggunakan BBM Subsidi. "Berdasarkan pengecekan di lapangan terdapat kereta api barang untuk batubara ekspor ke China, India, Vietnam, Malaysia, dan Brunei rata-rata mengangkut 1 juta ton perbulan dengan konsumsi BBM sebanyak 3,5 ribu KL per bulan atau sekitar sekitar Rp 15,7 miliar per bulan atau Rp 189 miliar setahun" tutur Ifan
Ifan berharap bahwa penggunaan minyak solar subsidi ini dapat digantikan dengan Liquified Natural Gas (LNG) sehingga subsidi BBM dapat lebih hemat. Selain Harga LNG yang lebih murah, penggunaan LNG juga lebih clean energi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Sumsel II H. Yulian Gunhar mendukung dan mendorong penggunaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) sebagai bahan bakar Kereta Api segera diimplementasikan dalam tahap komersialisasi.
"Selayaknya subsidi Bahan Bakar Minyak itu hanya untuk rakyat Indonesia di dalam negeri guna menggerakkan perekonomian, jadi penggunaan pada kereta angkutan barang komoditas eksport tidak layak diberikan subsidi BBM. Oleh karena itu, saya mendukung penggunaan LNG sebagai bahan bakar Kereta, menggantikan penggunaan Minyak Solar" Jelas Gunhar
Menurut Gunhar rencana Penggunaan LNG sebagai bahan bakar Kereta Api ini telah dimulai sejak tahun 2015 yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“PT KAI”) tanggal 28 Agustus 2015.
Hal ini untuk mendukung Program Pemerintah dalam rangka diversifikasi energi dengan melakukan konversi pemakaian BBM ke Gas. Lebih lanjut H. Yulian Gunhar menyampaikan bahwa penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api telah digunakan dibeberapa negara seperti di USA, Kanada, Rusia, dan India.
Berdasarkan hasil Uji coba DDF LNG pada Kereta Pembangkit yg dilakukan oleh PT. KAI Persero pada tahun 2016 yang disaksikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM menunjukkan adanya penurunan konsumsi minyak solar sebesar 71 persen. Suplay LNG dapat dipasok dari Bontang dengan isotank melalui perjalanan laut dan darat.
Selain penghematan biaya BBM, penggunaan LNG juga mempunyai beberapa keunggulan diantaranya sebagai bahan bakar alternatif yang bersih dan ekonomis, mendorong pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, mengurangi impor dan subsidi Solar (Diesel Fuel), mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh emisi mesin diesel dan memperpanjang periode pemeliharaan mesin diesel sehingga biaya pemeliharaan berkurang.
Setelah melakukan kunjungan kerja ke PT. Kereta Api (Persero) Divre III Palembang, Kepala BPH Migas beserta Tim melakukan kunjungan lapangan ke PT. Bukit Asam, Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim untuk melihat secara langsung operasional kereta api pengangkut batubara dan juga meninjau proses pengisian BBM untuk kereta api di Fasilitas VHS Tanjung Enim.
