EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) diperlukan guna menghadapi berbagai tantangan global. Salah satunya, krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Mendag saat Informal WTO Ministerial Gathering atau Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO secara virtual. Pertemuan diikuti 29 negara anggota, agendanya membahas peran WTO menghadapi tantangan global di tengah pandemi dalam pemulihan ekonomi dan prioritas persiapan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12.
“Pandemi Covid-19 telah memengaruhi stabilitas ekonomi global dan menjadi perhatian seluruh anggota WTO. Maka reformasi WTO diperlukan mendukung peran strategis WTO dalam menghadapi tantangan global, khususnya krisis yang disebabkan pandemi,” kata Mendag melalui siaran pers, Senin (1/2).
Dalam pertemuan tersebut, mayoritas perwakilan pemerintah negara menyampaikan komitmen menjaga kredibilitas sistem perdagangan multilateral. Sekaligus mendesak beberapa hal yang harus diselesaikan saat ini.
Di antaranya penunjukan Direktur Jenderal WTO yang baru dan anggota Badan Tingkat Banding guna memulihkan kembali fungsi sistem penyelesaian sengketa di WTO. “Dalam mengembalikan kepemimpinan di WTO, sangatlah penting untuk menyelesaikan
penunjukan Dirjen WTO yang baru, serta mengembalikan kepercayaan global pada sistem perdagangan multilateral melalui penunjukan anggota pada Badan Tingkat Banding WTO,” jelas dia.
Pertemuan ini juga menyoroti relevansi perdagangan dan peran WTO dalam mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan. Mayoritas perwakilan pemerintah negara menekankan pentingnya kepastian akses yang adil dan terjangkau untuk barang-barang medis, termasuk vaksin, serta langkah-langkah untuk memfasilitasi perdagangan, kekayaan intelektual, dan transparansi.
“Kita harus memberikan dukungan terhadap proposal anggota WTO untuk pencegahan, penanganan, dan pengobatan Covid-19. Seperti usulan pengabaian ketentuan tertentu dari Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement. Apabila diperlukan, kita mengupayakan kesepakatan tingkat Menteri agar tindakan-tindakan tersebut bersifat sementara, mempunyai target, dan proposional sehingga tidak disengketakan di WTO di kemudian hari,” jelasnya.
Hal lain yang dibahas yakni perundingan mengenai subsidi perikanan yang seharusnya selesai pada 2020. Hal ini mendapat perhatian serius dari seluruh perwakilan negara yang ikut pada pertemuan.
Pada perundingan itu seluruh perwakilan pemerintah menyetujui meningkatkan upaya menemukan solusi yang dapat diterima bersama dan konsisten dengan semua elemen mandat negosiasi. “Upaya mempersempit perbedaan pandangan dalam perundingan adalah fokus pada subsidi yang merugikan dan memberikan perhatian pada Special and Differential Treatment yang efektif bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang,” tutur Lutfi.
Pertemuan kali ini juga membahas kemungkinan rencana pelaksanaan KTM WTO ke-12 yang akan dilaksanakan pada akhir 2021. Mayoritas perwakilan negara juga menyampaikan isu prioritas lain agar dibahas secara serius pada KTM WTO ke-12, yaitu isu kebijakan perdagangan pertanian dan isu-isu baru, seperti peraturan jasa domestik, niaga elektronik, fasilitasi investasi, lingkungan yang berkelanjutan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pemberdayaan ekonomi wanita.
