EKBIS.CO, BANDUNG -- Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) akan menggelar Rapat Kerja (Raker) di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (31/3) sore. Agenda utama dalam rapat kerja tersebut yaitu penyusunan peta potensi migas di daerah-daerah Indonesia.
Ketua ADPMET yang juga Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, tahun 2021, ADPMET memiliki target agar daerah-daerah penghasil migas dapat mengelola lahan milik Pertamina yang skalanya kecil. Saat ini, kata dia, banyak ladang-ladang minyak milik Pertamina yang belum dimanfaatkan secara optimal.
"Tahun 2021 ADPMET sedang memperjuangkan keadilan agar ladang-ladang minyak Pertamina yang skalanya kecil-kecil bisa kita kelola," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Apabila ladang tersebut dapat dikelola oleh daerah, Kang Emil meyakini, akan lebih membawa kesejahteraan untuk masyarakat. "Saya kira akan membawa kesejahteraan untuk daerah-daerah," katanya.
Kehadirannya di Kota Payakumbuh dan Padang merupakan rangkaian dari rapat kerja yang akan digelar. Hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kapasitas sebagai ketua umum ADPMET, Kang Emil mengampanyekan tentang pentingnya energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Emil sendiri resmi dikukuhkan sebagai Ketua ADPMET periode 2020-2025 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 2 Maret 2021. Menurut Emil, dalam lima tahun ke depan, ADPMET akan berfokus pada pengembangan energi terbarukan atau biofuel berbasis sampah, kotoran hewan, dan tumbuhan.
Energi terbarukan merupakan tren global ditandai dengan kemunculan konsep Transisi Energi (Energy Transition) dan Environmental Social Governance Fund untuk investasi dengan prioritas eksplorasi gas dibanding minyak bumi.
Selain itu, ADPMET di bawah kepemimpinan Kang Emil juga berusaha menciptakan iklim migas yang lebih berkeadilan terutama bagi daerah- daerah kaya cadangan energi. Daerah penghasil harus mendapatkan haknya untuk dapat menyejahterakan rakyatnya.
Misi lain yang hendak dicapai ADPMET saat ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) agar daerah tidak jadi objek atau penonton di tengah kekayaan sumber energi yang dimiliki.
