EKBIS.CO, TEHERAN – Masa depan hubungan diplomatik kedua negara dipertaruhkan saat Perdana Menteri (PM) Korea Selatan (Korsel) Chung Sye-kyun mengunjungi Iran selama tiga hari. Selama ini, bank Korea Selatan memblokir setidaknya hingga 7 miliar dolar AS uang Iran karena khawatir akan terkena sanksi ekonomi Amerika Serikat secara sepihak kepada Iran pada 2018.
Pertemuan antara Chung dan Wakil Presiden Pertama Es'haq Jahangiri pada Ahad (11/4) membicarakan persoalan pembekuan uang tersebut yang dibutuhkan Iran yang juga tengah bergulat di tengah Covid-19. Sebagian besar uang tersebut merupakan hasil ekspor minyak Iran.
"Saya ingin perjalanan saya ke Teheran mewakili keinginan kuat Korea Selatan untuk memajukan visi menuju masa depan hubungan dengan Iran,” jata Chung dalam konferensi video dikutip dari Al Jazeera, Ahad (11/4).
Chung juga juga mengatakan pembicaraan nuklir di Wina berjalan dengan baik. Dia mengharapkan Korea Selatan dan Iran harus bersiap untuk meningkatkan hubungan ketika sanksi AS dicabut.
“Melalui kelompok kerja, perdagangan obat-obatan, dan peralatan medis antara Iran dan Korea Selatan akan berkembang. Saya berharap ini membantu rakyat Iran,” ungkap Chung.
Beberapa hari sebelum pembicaraan dimulai, laporan mengatakan AS telah menawarkan untuk melepaskan 1 miliar dolar AS dari uang Iran di Korea Selatan. Tawaran tersebut diberikan dengan syarat, Iran harus menghentikan pengkayaan 20 persen uraniumnya namun ditolaj mentah oleh Teheran.
Salain itu, kritik keras pejabat Iran berulang kali juga terjadi terhadap Korea Selatan. Iran dituduh melakukan penyanderaan ketika merebut kapal Korea Selatan pada Januari karena pencemaran lingkungan di perairannya. Otoritas Iran membantah tuduhan tersebut dan menganggap Korea Selatan menyandera uang negara tersebut.
Pada akhir Februari 2021, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnasser Hemmati, mengumumkan Korea Selatan telah setuju untuk melepaskan sebagian dari uang tersebut. Uang yang sudah disetujui untuk dilepaskan tersebut mencapai 1 miliar dolar AS. Namun, Korea Selatan kemudian mengatakan uang itu hanya bisa dikeluarkan jika Office of Foreign Asset Control (OFAC) Departemen Keuangan AS mengeluarkan izin.
