Jumat 04 Jun 2021 14:47 WIB

Dorong Sektor Pangan, Pemerintah Siapkan Sejumlah Insentif

Sektor pertanian tetap tangguh selama pandemi Covid-19

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya
Sejumlah petani menyemprotkan obat hama pada tanaman padi di lahan pertanian Dibal, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (5/3/2021). Pemerintah akan menyiapkan sejumlah insentif untuk sektor pertanian.
Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA
Sejumlah petani menyemprotkan obat hama pada tanaman padi di lahan pertanian Dibal, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (5/3/2021). Pemerintah akan menyiapkan sejumlah insentif untuk sektor pertanian.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Sebanyak 64,13 persen ekonomi Indonesia berasal dari sektor pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Dari kelima sektor tersebut, hanya sektor pertanian yang masih mengalami laju pertumbuhan positif sebesar 2,15 persen year on year (yoy).

Sektor pertanian tetap tangguh selama pandemi Covid-19 dengan kontribusi nilai ekspor mencapai 0,4 miliar dolar AS atau 3 persen dari total ekspor Indonesia. Ekspor sektor pertanian mengalami kenaikan signifikan pada masa pandemi Covid-19 dengan kenaikan 16,2 persen yoy dan 20,8 persen month to month (mtm).

Baca Juga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan komitmen pemerintah dalam menguatkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani atau nelayan. “Pemerintah telah menyiapkan stimulus ekonomi untuk menyokong sektor pertanian dan perikanan,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (4/6).

Ia menyebutkan, terdapat beberapa stimulus dan insentif yang dikeluarkan guna tetap menjaga kinerja pada sektor pertanian dan perikanan. Di antaranya pertama Program Padat Karya Pertanian, kedua Program Padat Karya Perikanan, ketiga Banpres Produktif UMKM Sektor Pertanian, keempat Subsidi Bunga Mikro/Kredit Usaha Rakyat, kelima Dukungan Pembiayaan Koperasi dengan Skema Dana Bergulir.

Airlangga menggarisbawahi mengenai program strategis sektor pangan dan pertanian 2021. Mulai dari stabilitas harga dan pasokan pangan, pengembangan hortikultura orientasi ekspor, kemitraan closed loop hortikultura, peremajaan sawit rakyat, hingga pengembangan industri rumput laut.

Pemerintah pun telah menyusun kebijakan dalam menjaga rantai ketahanan pangan nasional. Pertama, Implementasi UU Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persertujan ekspor/impor. Kedua, Digitalisasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar Pemerintah saat ini, yaitu agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Transformasi Digital.

Ketiga, sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen, yaitu pengembangan sistem logistik pangan berbasis transportasi Kereta Api dalam bentuk distribusi bahan pangan ke wilayah timur.

Keempat, penguatan kerja sama antardaerah khususnya dalam pemenuhan pangan. Lalu kelima, Pembentukan holding BUMN Pangan dalam penguatan Ekosistem Pangan Nasional.

“Program-program di sektor pertanian dan perikanan terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan,” ujar Airlangga. Khusus bagi industri perunggasan, ia menerangkan industri tersebut merupakan salah satu industri yang telah mengakar dan menjadi budaya masyarakat dalam menghasilkan produk berkualitas.

Pemerintah pun akan mendorong hilirisasi di industri perunggasan. Hilirisasi ini akan sangat membantu peternak dengan peningkatan konsumsi yang akan mendongkrak permintaan daging ayam dan telur. Dengan peningkatan konsumsi daging dan telur ayam ras maka optimalisasi sumberdaya produksi dapat dilakukan dan diharapkan peternak ayam lebih sejahtera.

“Ke depan, ayam maupun telur diharapkan bisa menyelesaikan persoalan kebutuhan gizi. Ini dapat mendorong imunitas dan pencegahan Covid-19,” tuturnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement