EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Angkasa Pura (AP) I (Persero) masih menyisakan pengembangan dua bandara yang belum selesai. Kedua bandara tersebut yakni Sultan Hasanudin di Makassar dan Sentani di Papua.
"Sekarang masih proses penyelesaian yaitu Bandara Sultan Hasanudin ini penyelesaiannya sudah 65 persen," kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam RDP dengan Komisi V DPR, Selasa (13/9/2022).
Lalu untuk Bandara Sentani di Jayapura, Faik mengatakan AP I menargetkan pengembangan akan dimulai lagi. Faik menuturkan proses pengembangan akan dilanjutkan pada awal 2023.
"(Bandara Sentani) Kami mulai lagi pada 2023 karena menyesuaikan dengan kemampuan finansial. Tapi kami pastikan pada 2024 yang di Makassar dan Sentani bisa kita selesaikan 100 persen," jelas Faik.
Sebelum pandemi melanda Indonesia, AP I sudah melakukan pengembangan 10 bandara yang dikelola. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas karena saat sebelum pandemi jumlah penumpang yang dilayani AP I sudah melebihi kapasitas yang ada.
"Kami memiliki persoalan lack of capacity sebelum pandemi. terlihat jumlah penumpang per tahun (sebelum pandemi) jadi 72 juta tapi dari 13 bandara kita hanya 42 juta kapasitasnya," ungkap Faik.
Faik menuturkan, AP I mulai melakukan pengembangan kapasitas bandara sejak 2017 di 10 bandara. Sayangnya, setelah selesai, pandemi melanda Indonesia dan jumlah penumpang jauh lebih dari kapasitas yang sudah dikembangkan.
"Ini yang menyebabkan kesulitan buat AP I, terpaksa melakukan program restrukturisasi karena pandemi. Ketika bandara sudah kita tingkatkan kapasitasnya sudah diselesaikan siap operasi, tiba-tiba masuk pandemi jadi ada kewajiban capex yang cukup besar," jelas Faik.
Meskipun begitu, Faik tetap merasa ada sisi positif dari pengembangan bandara tersebut. Faik menyebut 10 bandara yang sudah dikembangkan sudah mengubah wajah bandara AP I menjadi luas dan nyaman.
"Ini menyebabkan kami bisa melaksanakan protokol Covid-19 lebih baik di bandara. Bayangkan kalau 10 bandara ini tidak dikembangkan sulit sekali menerapkan protokol kesehatan karena kapasitasnya tidak mencukupi," ucap Faik.
