EKBIS.CO,  JAKARTA -- Sebanyak 52,2 persen masyarakat yang disurvei setuju jika bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya untuk kendaraan umum dan dan roda dua. Namun demikian, jumlah responden yang menolak BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan umum dan roda dua juga cukup banyak yakni sekitar 44,2 persen.

Itu merupakan temuan survei nasional Indikator Politik  tentang Kenaikan Harga BBM Pengalihan Subsidi BBM dan Approval Rating Presiden.

"Yang setuju pernyataan ini 52an persen mayoritas, tetapi nggak tinggi-tinggi bangat, yang nggak setuju cukup besar juga," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya secara daring, Ahad (18/9).

Burhanuddin menjelaskan, 44,2 persen yang menolak adalah termasuk mereka kelas menengah yang memiliki kendaraan roda empat. "Itu termasuk nggak setuju, meskipun yang nggak setuju resistansinya lebih rendah dibandingkan tidak setuju pembatasan subsidi BBM buat kendaraan roda empat," ujarnya.

Sementara, temuan survei lainnya publik yang menolak kenaikan harga BBM adalah mereka yang menggunakan BBM jenis Pertalite, Bio Solar, Pertamax, Pertamax Turbo. Namun demikian, jumlah pengguna Pertalite yang mayoritas menolak kenaikan harga BBM.

"Mayoritas pengguna Pertalite, Bio Solar, Pertamax, Pertamax Turbo nggak setuju naik BBM, tetapi kalau dilihat pengguna Pertalite, semakin sering gunakan pertalite semakin tidak setuju kenaikan bbm," ujarnya.

Masyarakat lanjut Burhanuddin juga, lebih setuju jika subsidi BBM diberikan dalam bentuk subsidi harga dibandingkan subsidi langsung secara tunai ke kelompok masyarakat penerima. BBM dalam bentuk harga ini dinilai membuat harga BBM lebih murah. Meskipun, survei menemukan masyarakat lebih banyak mengakui subsidi BBM tidak tepat sasaran.

"Sebagian besar masyarakat maunya subsidi harga bbm yakni kelas menengah mau bentuk subsidi harga, karena bisa menikmati kalau tunai langsung hanya kelas menengah ke bawah yang menikmati," kata Burhanuddin.

Survei nasional Kenaikan Harga BBM Pengalihan Subsidi BBM dan Approval Rating Presiden dilakukan di rentang 5-10 September 2022. Populasi survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki telepon sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Jumlah sampel 1.215 responden dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) atau teknik memilih sampel nomor telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara terlatih.