EKBIS.CO, BADUNG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima banyak kesediaan dan kesiapan berbagai bank regional dan internasional, serta lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan proyek pensiun dini dan program bertahap hapuskan energi fosil. Kesiapan tersebut sebagai perkembangan dari umpan balik perspektif Indonesia mengenai Taksonomi ASEAN yang disampaikan OJK bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pertemuan Dewan Taksonomi ASEAN.
"OJK secara aktif menyampaikan pendapat betapa pentingnya untuk mendukung transisi energi secara bertahap," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Financing Transition in ASEAN di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (30/3/2023).
Menurut dia, kesiapan perbankan maupun lembaga keuangan ini juga sangat sejalan dengan rencana Indonesia untuk menerapkan pertukaran perdagangan karbon. Pada paruh kedua tahun ini, persiapan terkait regulasi teknis dan pasar Indonesia berjalan dengan baik untuk melihat penerapan perdagangan karbon akan terealisasi tepat waktu.
Sebagai negara berpotensi terbesar yang dapat berkontribusi pada upaya penghematan karbon dunia, Indonesia berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk mewujudkan perdagangan dalam waktu dekat. Taksonomi ASEAN versi kedua secara khusus menyoroti pentingnya aspek sosial dalam kerangka kerja.
Dalam perjalanan komitmen bersih nol emisi Indonesia, penting untuk menyeimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, sebagaimana tercermin dalam pentingnya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penerbitan Taksonomi ASEAN versi kedua, kata Mahendra, merupakan pencapaian yang signifikan bagi perkembangan keuangan berkelanjutan ASEAN.
"Dengan kemajuan itu, kami mengundang semua negara anggota ASEAN untuk mendukung taksonomi ini, mendorong, dan merujuk pada pengembangan serta pemutakhiran taksonomi nasional masing-masing," ucap dia.
Ia berharap Taksonomi ASEAN dapat menarik banyak investasi lokal dan internasional ke ASEAN guna mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan. Hal tersebut merupakan salah satu prioritas Keketuaan ASEAN Indonesia.
Indonesia dan ASEAN perlu menjadi teladan bagaimana menerjemahkan komitmen serta pernyataan tentang keuangan berkelanjutan dan iklim menjadi tindakan nyata, proyek nyata, dan manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, serta bisnis.
