EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perubahan iklim menjadi tantangan utama global yang harus diselesaikan bersama. Perubahan iklim tersebut ditandai dengan meningkatnya intensitas gelombang panas, naiknya permukaan laut, gagal panen, banjir, serta punahnya beberapa spesies.
"Dalam laporan panel pemerintah untuk perubahan iklim atau IPCC bulan Mei lalu, suhu rata-rata global naik satu setengah persen. Tantangan pengendalian perubahan iklim menjadi cukup berat atau bahkan di beberapa sektor mengalami kemunduran akibat perang Ukraina-Rusia sehingga penggunaan energi fosil relatif meningkat dibandingkan peningkatan sektor renewable energy," kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Di tengah krisis iklim global, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi negara yang berkontribusi menurunkan suhu global melalui beberapa strategi. Per 29 September 2022, Indonesia telah menjadi satu dari 39 negara yang berkontribusi menurunkan gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri. Selain itu, sebesar 43,2 persen gas rumah kaca telah diturunkan melalui bantuan kontribusi Internasional.
Airlangga mengungkapkan dari sektor investasi, Indonesia Investment Authority (INA) mencatat telah menerima komitmen investasi lebih dari 25 miliar dolar AS untuk beberapa proyek investasi dalam sektor energi, pertanian, dan transportasi.
Kemudian, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah melakukan reformasi berbagai peraturan agar investasi di sektor hijau dan biru mampu lebih meningkat sejalan dengan aspek Enviromental, Social, and Governmental (ESG).
Selain itu, melalui Pendanaan Anggaran Perubahan Iklim atau Climate Budget Tagging, diharapkan pemerintah mampu menyelaraskan kebijakan fiskal dengan upaya mencapai target emisi nol bersih pada 2060.
"APBN juga melakukan prioritas kepada perubahan strategi, pemerintah menerapkan Climate Budget Tagging yang diharapkan ini bisa mengalokasikan perubahan iklim serta data-data akan termonitor," katanya.
