EKBIS.CO, JAKARTA -- Sebanyak 58 Desa di Indonesia, melalui program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Desa Energi Berdikari (DEB) Pertamina, telah memanfaatkan Energi Terbarukan untuk menghidupkan roda ekonomi dan sosial di masyarakat.
Hingga September 2023, terdapat tambahan 11 lokasi DEB, dengan 6 lokasi DEB yang baru teraliri Energi Terbarukan dengan melakukan instalasi Energi Terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bekerjasama dengan Pertamina New & Renewable Energy yang merupakan anak usaha Pertamina yang bergerak dalam energi baru terbarukan.
Enam lokasi DEB tersebut yaitu Desa Singapure di Kabupaten Lahat, Tambakharjo di Semarang, Eka Jaya di Jambi, Tasikharjo di Kabupaten Tuban, Desa Larangan di Kota Cirebon dan Desa Adat Kedonganan di Kabupaten Badung. Tidak hanya membangun infrastruktur, melalui program DEB juga dilakukan pemberdayaan masyarakat agar akselerasi transisi energi merata hingga ke pelosok desa dengan memanfaatkan sumber daya energi lokal.
VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan Pertamina akan terus melanjutkan perjalanan dalam memberikan akses Energi Terbarukan bagi masyarakat Indonesia, hingga mencapai kemandirian energi dan ekonomi. “Kami terus melanjutkan perjalanan dalam memberikan kesempatan dan mempercepat transisi energi bagi masyarakat salah satunya melalui program DEB, yang bisa bermanfaat menggerakan roda perekonomian,” ucap Fadjar.
Bukti nyata program Desa Energi Berdikari Pertamina mendukung roda perekonomian masyarakat seperti yang dijalankan di Tasikharjo, Kabupaten Tuban, yang memanfaatkan energi panel surya untuk mendukung proses kegiatan UMKM diantaranya yaitu Program UMKM Batik Sekar Tanjung, Program Jahit Sekar Tanjung dan Program Ethical Creative Tasikharjo.
Masih untuk pengembangan UMKM, di Tambakharjo, Semarang penggunaan Energi Terbarukan dari panel surya untuk pengelolaan Kampung Kuliner Pujasera Energi.
Sedangkan di Desa Kedonganan Bali, memanfaatkan energi panel surya untuk menggerakan beberapa kegiatan, seperti operasional Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), dan berbagai kegiatan yang menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Selanjutnya Energi Terbarukan memanfaatkan energi panel surya juga digunakan di Desa Eka Jaya Jambi, Desa Larangan di Kota Cirebon dan Desa Singapure di Kabupaten Lahat untuk menyediakan listrik untuk Aquaponik, Kolam pemancingan, kegiatan UMKM seperti produksi kopi petik merah dan UMKM lainnya yang menghidupkan roda ekonomi dan sosial di masyarakat.
Kepala Desa Singapure, Aristo Hasan mengungkapkan, penggunaan energi terbarukan yang tidak pernah habis dan ramah lingkungan ini sangat membantu produktivitas proses pengelolaan kopi petik merah. Bukan hanya itu penggunaan energi terbarukan juga membantu unit usaha produk lainya, seperti lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), Posyandu, dan lembaga lainnya. Hal ini Aristo akui dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakt Desa Singapure
"Hal ini juga membuka wawasan kami akan energi terbarukan yang ramah lingkungan serta dapat membantu pemerintah dalam memitigasi perubahan iklim," ucap dia.
Program Desa Energi Berdikari telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Sejak saat itu, program Desa Energi Berdikari telah menghasilkan manfaat 170.880 wp energi Pembangkit Listrik Tenaga Surya, 605.000 m3/tahun energi biogas dan gas metana, 8.000 watt energi microhydro, 6.500 liter energi biodiesel per tahun, serta 16.500 wp energi hibrida Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Angin.
Selain dampak energi, program Desa Energi Berdikari juga memberikan dampak terhadap perekonomian kepada 3.201 Kepala Keluarga (KK) dengan total multiplier effect sebesar manfaat 1,8 miliar per tahun. Tak lupa, dampak pengurangan emisi karbon sebesar 565.928 tonCo2eq per tahun.
Program DEB Pertamina mendukung pencapaian ESG perusahaan serta sejalan dengan SDGs poin 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan Poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Selain itu, program ini juga sebagai aksi nyata Pertamina untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission di tahun 2060.
