EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah dan berbagai stakeholder gencar mendorong implementasi digitalisasi daerah. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan tiga strategi penguatan ekosistem transaksi digital daerah.
Pertama, inovasi dan akseptasi digital. Hal ini mencakup beberapa aspek yaitu, mendorong inovasi digitalisasi pembayaran baik produk maupun model bisnis oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), penguatan manajemen risiko dan pelindungan konsumen, penguatan literasi digital yang dilakukan secara kolaboratif oleh Satgas P2DD dan TP2DD serta industri sistem pembayaran.
Kedua, penguatan infrastruktur, untuk mewujudkan infrastruktur sistem pembayaran yang stabil, modern, sesuai standar internasional, dan memenuhi aspek 3i (interkoneksi, interoperability, dan integrasi), baik infrastruktur yang diselenggarakan BI maupun industri. Keandalan infrastruktur sistem pembayaran ini akan dioptimalkan, termasuk untuk memroses penyelesaian transaksi keuangan Pemerintah.
Ketiga, konsolidasi industri untuk memperkuat peran perbankan sebagai lembaga keuangan utama, termasuk mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki peran krusial dalam digitalisasi pembayaran di daerah, sejalan dengan perannya sebagai penatausaha Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
"Keterlibatan BPD itu dalam inovasi digital juga perlu terus ditingkatkan, termasuk manajemen risiko dan perlindungan konsumen yang kuat," kata Perry, saat berbicara di Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Hotel Kempinsky, Jakarta, Senin (13/9/2024).
Capaian digitalisasi Pemerintah menunjukkan hasil positif, tercermin dari kenaikan jumlah Pemda kategori Digital. Ini konteksnya Pemda yang telah memanfaatkan kanal pembayaran digital, sistem informasi dan integrasinya, sebagai kelompok dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tertinggi. Hingga Semester I 2024, jumlah Pemda kategori Digital mencapai 480 Pemda dari semester II 2023 yang tercatat sebanyak 449 Pemda. Jumlah Pemda kategori Digital tersebut setara 87,9 persen dari total 546 Pemda di Indonesia dan telah melampaui target yang ditetapkan tahun ini sebesar 85 persen.
Sebagai kelanjutan dari BSPI 2025 serta wujud komitmen Bank Indonesia terhadap keberlanjutan transformasi digital nasional, pada 1 Agustus 2024 telah diluncurkan BSPI 2030 untuk membangun sistem pembayaran nasional yang lebih berdaya tahan dan konsolidatif, serta mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional secara end-to-end."Pencapaian digitasi daerah yang telah kita raih adalah legasi kita bersama untuk masyarakat Indonesia dan generasi mendatang," ujar Gubernur BI, Perry.
Dalam lima tahun terakhir, transformasi digital nasional terakselerasi secara pesat. Pascapandemi, akseptasi digital semakin meluas, serta mendorong partisipasi sektor usaha dan masyarakat dalam pengembangan model bisnis baru berbasis digital. Dari sisi pengelolaan keuangan Pemerintah pusat (Pempus) dan daerah (Pemda), pencapaian digitalisasi telah mendukung efisiensi kerja pemerintahan serta mengoptimalkan perolehan pajak dan retribusi dalam memperkuat resiliensi dan pembangunan ekonomi nasional.
Digitalisasi juga turut berperan dalam mendukung inklusivitas serta penguatan ekonomi lokal dan UMKM daerah. Untuk semakin menguatkan capaian tersebut, hari ini (23/9) di Jakarta diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) tahun 2024 yang mengusung tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah".
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya akan terus mendorong digitalisasi daerah. Transformasi digital, jelas dia, syarat untuk Indonesia bisa maju secara merata. Dunia bergerak ke arah sana. Kementerian Keuangan pun turut berperan dalam hal itu. Inovasi terus dilakukan.
"Dan untuk itu, APBN terus mendorong dan mendukung pembangunan infrastruktur digitalisasi termasuk transaksi keuangan, baik di pusat, Kementrian/Lembaga (K/L), maupun daerah," kata Sri Mulyani
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengapresasi fakta adanya kenaikan jumlah pemerintah daerah (Pemda) kategori digital. Menko Perekonomian meminta Menkeu mengalokasikan insentif fiskal Rp1 triliun untuk pemda yang melakukan percepatan digitalisasi daerah ini.
