EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Menurutnya, isu SDM merupakan persoalan yang harus diatasi agar Indonesia dapat bergerak melangkah ke depan.
“Sehingga APBN disusun sedemikian rupa untuk diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia,” katanya dalam Nomura-Verdhana Indonesia Conference 2024, seperti dikutip dari keterangannya di Jakarta, Rabu (7/11/2024).
Dia memastikan pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membuat berbagai keputusan strategis untuk menjawab tantangan pengembangan SDM. Salah satunya adalah intervensi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo.
“Makan Bergizi Gratis sebagai program peningkatan nutrisi merupakan titik awal dari investasi untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia,” ujar dia.
Di samping MBG, rezim Prabowo juga memusatkan perhatian terhadap ketahanan pangan, kesehatan, serta peningkatan sektor pendidikan untuk masyarakat luas. Dalam mewujudkan itu, kata Thomas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap memperhatikan kesehatan fiskal dengan prinsip kehati-hatian.
Untuk diketahui, Kemenkeu menetapkan anggaran program MBG senilai Rp 71 triliun untuk tahun anggaran 2025, atau 0,29 persen terhadap PDB. Anggaran itu termasuk biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang menangani program MBG.
Program tersebut ditargetkan dapat memberikan efek ekonomi berganda. Selain perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), MBG diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen dan penyerapan 0,82 juta pekerja melalui pemberdayaan UMKM.
Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyatakan siap berkolaborasi dalam mendukung program MBG. Baru-baru ini, BGN menyebut sudah mempersiapkan sebanyak 975 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Makan Bergizi Gratis, yang akan dikirimkan ke 325 unit pelayanan di hampir semua kabupaten dan kota.
