EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji dan mempersiapkan tahapan integrasi dengan PT PP (Persero) Tbk (PT PP). Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menyampaikan bahwa Perseroan sepenuhnya mendukung program integrasi BUMN Karya yang dicanangkan pemerintah.

“Tentunya WIKA sangat mendukung setiap program Kementerian BUMN dan program pemerintah yang ditunjukkan kepada kami, yang intinya dengan proses pengintegrasian tersebut, Pemerintah yakin bahwa kapasitas kami tentunya akan menjadi lebih baik,” kata Mahendra dalam Public Expose WIKA di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Meskipun demikian, Mahendra menegaskan bahwa keputusan akhir terkait integrasi tetap berada di tangan pemerintah.

“Tapi terkait dengan hal tersebut tentunya kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah ya, yaitu Kementerian BUMN, namun WIKA saat ini siap jika diminta untuk melakukan integrasi tersebut dan kita sedang mengkaji dan juga melakukan perbaikan-perbaikan sistem yang mana nanti akan sangat mendukung untuk dilakukannya proses integrasi tersebut,” katanya.

Selain mempersiapkan integrasi, WIKA juga tengah fokus pada restrukturisasi utang. Perseroan terus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang obligasi dan sukuk.

Agenda RUPO dan RUPSU terdekat rencananya akan digelar pada 11 Desember 2024.

Sementara di sisi lain, perusahaan konstruksi pelat merah itu juga tengah melakukan divestasi aset guna mendukung penyehatan keuangan. Aset yang direncanakan untuk dilepas meliputi kepemilikan minoritas di Jalan Tol Soreang-Pasirkoja, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, dan proyek pengolahan air bersih SPAM Jatiluhur.

Adapun integrasi WIKA dan PT PP merupakan bagian dari rencana Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir untuk melebur tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan besar.

Selain WIKA dan PT PP, BUMN lain yang akan dikonsolidasikan termasuk PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Brantas Abipraya, PT Adhi Karya, dan PT Nindya Karya.

Menteri BUMN Erick Thohir menilai langkah ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan konstruksi yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional.