JAKARTA--Anggota Komisi IV DPR, Siswono Yudohusodo, menyambut baik gagasan pemerintah untuk membuat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai. HPP kedelai dinilai mampu menstabilkan harga kedelai di pasaran.
Siswono mengatakan, selama ini ketidakpastian harga kedelai di pasaran menjadi salah satu faktor lambannya produktivitas kedelai nasional. Bahkan, ada gejala petani mulai enggan menanam kedelai lantaran tidak bisa memperoleh keuntungan yang memadai bila mengandalkan panen kedelainya. ''Sudah sering kita menyaksikan petani kedelai tidak untung karena harganya selalu anjlok ketika musim panen,'' ujarnya kepada Republika, Senin (3/5).
Siswono menyebutkan, saat ini kebutuhan kedelai nasional mencapai 1,7 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, 70 persen di antaranya dipenuhi melalui impor yang umumnya berasal dari negara-negara di benua Amerika, seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina. ''Tidak main-main, selama lima tahun ini rata-rata impor kedelai kita sampai 1,2 juta ton per tahun,'' katanya.
Kecuali menetapkan HPP, Siswono melanjutkan, pemerintah juga harus terus berupaya melakukan peningkatan produksi dan kualitas produksi kedelai. HPP juga hendaknya ditentukan secara matang agar memancing minat petani menanam kedelai. Tanpa itu semua, dia tak yakin petani kedelai mampu bersaing dengan negara-negara produsen kedelai besar dunia. ''Selain instabilitas harga, kualitas kedelai kita yang kecil-kecil juga tidak disukai industri. Makanya mereka lebih memilih kedelai impor,'' jelasnya.
Ihwal HPP ideal, Dewan Kedelai Nasional (Dekenas) mengusulkan agar HPP kedelai sampai 1,5 kali HPP beras. Jika saat ini harga beras di pasaran mencapai Rp 5.060 per kilogram, maka idealnya HPP kedelai adalah Rp 7.509 per kilogram. ''Dengan harga sekitar Rp 7.500 per kilogram, baru kedelai dianggap menarik oleh petani,'' ujar Ketua Dekenas, Benny A Kusbini, melalui sambungan telepon dari Amsterdam, Belanda.
