EKBIS.CO, JAKARTA--Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman baru untuk Indonesia sebesar 750 juta dolar AS. Investasi ini dirancang untuk membantu meningkatkan program-program pemerintah Indonesia dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di sektor tenaga dan pendidikan, serta program investasi oleh pemda.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Joachim Von Amsberg, dalam siaran persnya mengatakan, pendanaan tambahan sebesar 30 juta dolar AS disetujui untuk mendukung upaya penguatan manajemen PLN lewat sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan.

''Di era ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, investasi-investasi baru ini merupakan bukti rasa percaya diri serta dukungan terhadap Indonesia. Kami sangat bangga untuk mendukung program investasi Pemerintah Indonesia dan PLN,'' katanya.

Direktur Keuangan PLN, Setio Anggoro Dewo, menjelaskan program penguatan manajemen itu adalah sistem teknologi informasi terintegrasi yang dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan sistem manajemen sumber daya manusis, material, dan manajemen keuangan PLN. Ia mengatakan, proyek yang telah disetujui adalah untuk memperluas sistem itu ke Sumatra dan Sulawesi setelah sebelumnya sukses diterapkan di Jawa dan Bali.

''Dengan digunakan sistem ini di Jawa dan Bali telah memperkuat kapabilitas manajemen dengan tersedianya informasi finansial yang akurat, memperbolehkan kami untuk membuat keputusan yang didasari oleh informasi yang lebih baik,'' jelasnya.

Joachim menambahkan, dalam sektor pendidikan, pendanaan tambahan sebesar 500 juta dolar AS telah disetujui untuk membantu mendanai dan menerapkan BOS-KITA (bantuan operasional Sekolah-perbaikkan pengetahuan untuk transparansi dan akuntabilitas). BOS-KITA adalah program yang berangkat dari kesuksesan program BOS-program pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan untuk semua anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Dana pinjaman baru ini menjadikan total pendanaan Bank Dunia untuk BOS-KITA menjadi sebesar 1,1 miliar dolar AS. Ia mengatakan, terakhir adalah pinjaman baru sebesar 220 juta dolar AS yang disetujui untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).