EKBIS.CO, JAKARTA--Komisi VII DPR menyetujui tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan semua jenis golongan berdaya 450 Volt Ampere (VA) sampai 900 VA tidak terkena kenaikan per 1 Juli 2010. Tapi, DPR menyetujui usulan pemerintah terkait kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk di atas 900 VA dan industri dengan rata-rata 10 persen. Namun atas usulan ini, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI-P menolak kenaikan TDL yang akan diterapkan mulai 1 Juli 2010 tersebut.
Hasil Rapat Kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM pada Selasa (15/6) menyatakan bahwa Komisi VII menyetujui usulan pemerintah untuk melaksanakan distribusi subsidi listrik sesuai UU No 2 APBN-P 2010 sebesar Rp 55,1 triliun dengan sistematika berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat kecil dan tetap menjaga daya saing industri di mana pelanggan daya 450VA dan 900 VA tidak alami kenaikan.
''Komisi VII mendesak Pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi dari 65 persen menjadi 80 persen pada 2014 dengan melakukan penyambungan 1,5 juta pelanggan baru per tahun,'' kata Ketua Komisi VII, Teuku Riefky Harsya dalam pembacaan kesimpulannya. Selain itu dalam kesimpulan rapat tersebut Komisi VII meminta kepada PLN untuk melakukan optimalisasi bauran energi dengan mengganti pembangkit BBM dengan pembangkit gas, batu bara, tenaga air dan panas bumi.
Selain itu DPR meminta PLN menurunkan susut jaringan (losses) serta penanggulangan daerah krisis dan daerah yang tingkat elektrifikasinya di bawah 30 persen ditingkatkan menjadi 50 persen dengan peningkatan kemampuan pembangkit penambahan penyambungan untuk rumah tangga dan rumah sederhana sehat serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan menghapuskan tarif listrik di luar yang telah ditetapkan (multiguna, daya maks).
Riefky menambahkan, Komisi VII menyetujui opsi pertama yang diusulkan pemerintah di mana untuk pelanggan 450 VA dan 900VA tidak mengalami kenaikan.''Prinsipnya kami menyetujui jangan menaikkan tarif pelanggan 450VA dan 900VA, di luar itu domain pemeritah, tinggal secara proporsional saja,'' kata Riefky seusai raker.
Dalam raker yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB itu dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB, kerap terjadi interupsi dan debat kusir. Khususnya dari PDIP dan PKS yang menolak kenaikan TDL tersebut.
Anggota Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo menyatakan, PKS menolak kenaikan tersebut karena dasar argumentasi pemerintah menaikan TDL karena masalah keekonomian. ''Masalahnya adalah bauran energi yang enggak seimbang, karena pemerintah gagal capai target yang dibuat sendiri, ini missmanajemen pemerintah tapi dibebankan kepada rakyat,'' kata Sigit. Apalagi kata Sigit kenaikannya tidak signifikan. ''Kami meminta PLN harus perbaiki dulu pola manajemennya,'' kata dia.
Sementara itu anggota Fraksi PDI-P Ismayatun menyatakan PDI-P tetap pada pendirian menolak kenaikan TDL tersebutya. ''Dengan segala alasan dan argumentasi yang dijelaskan PDI-P tetap menolak kenaikan TDL,'' kata Ismayatun.
Ismayatun bahkan menantang pemerintah untuk memberikan alokasi gas Donggi-Senoro untuk domestik seluruhnya. ''Seharusnya pemerintah berani mengalokasikan Donggi Senoro 100 persen untuk dalam negeri sehingga TDL tidak naik, selain itu kami pun meminta PLN melakukan efisiensi dulu baru mengajukan kenaikan,' kata Ismayatun.
Alimin Abdullah dari Fraksi PAN menyatakan setuju dengan opsi satu pemerintah. Namun Alimin meminta pemerintah memberikan gambaran apa yang akan terjadi dengan opsi yang ditawarkan tersebut. ''Apakah ada perbedaan dengan elektrifikasi atau pun rencana kenaikan pelanggan ke depan,'' kata Alimin.
Alimin mengaku mendukung opsi satu di mana tidak ada kenaikan untuk rakyat miskin. Namun dia mengingatkan, dalam opsi ini karena industri terkena kenaikkan sehingga perlu diperhatikan dampaknya kepada masyarakat di mana harga-harga komoditas bisa meningkat.
Sementara Halim Kalla dari Fraksi Golkar, menyetujui kenaikan tersebut dengan argumentasi bagaimana mengurangi subsidi listrik sehingga bisa dialoasikan ke pembangunan infrastruktur. ''Kami dukung naik dan kenaikan ini dipakai untuk membiayai listrik bagi yang belum punya sehingga ada pemertaan,'' kata Halim.
Dengan kenaikan ini kata Halim, diharapkan PLN bisa membangun sarana kelistrikan untuk memberi listrik bagi yang belum punya.
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menyatakan, jika pemerintah terlambat melakukan penyesuaian di tengah-tengah harga yang meningkat maka akan mempengaruhi biaya energi.
Dalam kesempatan tersebut Darwin menyatakan pertimbangan penyesuaian TDL ini karena TDL saat ini tidak dapat menutup Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dan margin yang diperlukan untuk investasi , sehingga kekurangannya dipenuhi melalui subsidi. ''Pada dasarnya subsidi listrik diprioritaskan untuk konsumen tidak mampu (450 dan 900 VA), sementara konsumen lainnya ditetapkan tarif keekonomian secara bertahap,'' kata Darwin.
Disebutkan, sesuai UU nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010,alokasi anggaran subsidi listrik Rp55,1 triliun dengan asumsi penyelesaian TDL melalui kenaikan rata-rata 10 persen pada Jui 2010 untuk menutup kekurangan kebutuhan subsidi Rp 4,8 triliun.
