EKBIS.CO, JAKARTA--Pemerintah berencana mengurangi subsidi pupuk sebesar Rp 2 triliun pada 2011 mendatang. Sebagai kompensasi dari pengurangan itu pemerintah berencana untuk menaikan harga eceran tertinggi pupuk dengan varian yang berbeda.

''Ini yang kita kaji sekarang, ini masih rancangan dan belum tentu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga setuju,'' ujar Menteri Pertanian, Suswono, usai rapat koordinasi ketahanan pangan di Jakarta, Rabu (18/8).

Dalam nota keungan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 disebutkan alokasi anggaran subsidi pupuk pada tahun depan direncanakan sebesar Rp 16,4 triliun atau sekitar 0,2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini lebih rendah Rp 2 triliun atau 11,1 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi pupuk dalam APBN P 2010 sebesar Rp 18,4 triliun.

Lebih rendahnya alokasi anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN 2011 berkaitan dengan realokasi anggaran bantuan langsung pupuk (BLP) ke Kementrian Pertanian. Apabila sebelumnya subsidi pupuk terdiri dari subsidi harga dan bantuan langsung pupuk maka dalam rangka tertib anggaran mulai tahun 2011 subsidi pupuk hanya menampung anggaran subsidi harga.

Disisi lain, penurunan subsidi pupuk disebabkan oleh adanya rencana pemerintah menaikan harga eceran tertinggi pupuk dalam tahun 2011. Sebagai misal, HET untuk pupuk jenis urea dari sebelumnya Rp 1,6 juta per ton menjadi Rp 1,8 juta per ton.

Menurut Suswono penurunan subsidi pupuk bisa terjadi karena berbagai faktor. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, kata dia, anggaran subsidi yang telah dialokasikan banyak yang tidak terserap. ''Jadi kita optimalisasi saja, dari uang tidak terpakai lebih baik dimanfaatkan untuk yang lain,'' kata Mentan.

Sebut saja, untuk pembangunan infrastruktur pertanian. Dijelaskan oleh Suswono. kementriannya kini fokus pada peningkatan sarana dan prasarana, misalkan embung untuk menampung air. Pada tahun 2011 diharapkan dapat mencetak 5.200 embung. Kemudian jalan usaha tani, jalan irigrasi tata usaha tani dan jalur irigasi desa. Dengan anggaran yang tidak sedikit mencapai Rp 4 triliun dari sebelumnya yang hanya Rp 1 triliun. ''Seperti itulah yang akan kita dorong terus,'' jelas dia.