EKBIS.CO, JAKARTA -- Arus pengiriman barang melalui pelabuhan Tanjung Priok akan dipercepat. Percepatan tersebut setelah pemerintah mulai mengintensifkan pemakaian fasilitas Dry port Cikarang, Bekasi.
Dengan mengaktifkan fasilitas itu kepengurusan kepabean tidak lagi berfokus di Terminal Tanjung Priok. Demikian disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, saat kunjungan kerja ke Dry Port Cikarang dan Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (28/8).
Selain Hatta, sejumlah Menteri yang turut hadir yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perhubungan. "Kami sudah mengambil keputusan yang bisa mempercepat proses pengiriman barang," ujar Hatta.
Menurutnya, kapasitas pelabuhan Tanjung Priok saat ini sudah tidak memadai lagi. Peningkatannya telah mencapai 30 persen. Oleh karena itu perlu ada pembagian beban sehingga seluruh aktifitas tidak berada disana.
Pemerintah berharap ke depan Pelabuhan Tanjung Priok hanya menjadi port handling, atau lokasi arus barang. Sementara proses pengurusan pabean dan distribusi barang dilakukan di dry port Cikarang. "Jadi kita siapkan semua infrastrukturnya," kata dia.
Sebagai gambaran luas lahan Dry Port Cikarang kini mencapai 200 hektar. Total maksimal lahan siap pakai jika ada penambahan mencapai 500 hektar. Jumlah yang baru dikembangkan dan siap diisi yakni 70 hektar. Kapasitas dry port tersebut yakni 300 ribu TEus per bulan. Pembangunan sudah berjalan sejak tahun lalu dan mulai beroperasi sejak pekan kemarin.
Menurut Hatta guna mendukung efektifitas Dry Port, pemerintah akan menyediakan jalur kereta api menuju Tanjung Priok. Dengan demikian pengiriman barang tidak lagi hanya mengandalkan infrastruktur jalan. "Jadi diharapkan selain menggunakan kendaraan trailer, kita mendorong penggunaan kereta," tegas Hatta.
Dijelaskannya ada beberapa jalur ruas kereta yang akan diperbaiki untuk menunjang kegiatan ini. Dalam tiga bulan, pemerintah akan menyelesaikan jalur kereta api tersebut. Namun harus diakui, sejumlah kendala masih dihadapi oleh pemerintah khususnya masalah pembebasan lahan.
Dalam dialognya dengan Walikota Jakarta Utara, terungkap ada sekitar 43 rumah di daerah Tanjung Priok yang berada di kawasan rel kereta api dan sampai sekarang belum bisa dibebaskan. Masyarakat meminta nilai lahan sehara 3 kali lipat dari NJOP atau sekitar Rp 30 miliar. "Kami minta semua masalah ini diselesaikan, jangan karena ini pembangunan infrastruktur rel kereta jadi tertunda," ujarnya.
Menteri Perhubungan Freddy Numberi menambahkan, kapasitas kereta api menuju dry port Cikarang akan cukup memadai. Masalah rel yang rusak, lanjut Freddy, pemerintah akan segera memperbaikinya. "Sekali tarik bisa 100 kontainer per hari," ujar dia.
Selain penggunaan dry port, aktivitas perdagangan internasional juga akan didukung oleh perluasan Pelabuhan Tanjung Priok. Pemerintah berencana menambah luas Pelabuhan Tanjung Priok 227 hektar, dengan kebutuhan dana sekitar 22 triliun.
"Tahun ini akan dimulai. Akan ada empat terminal baru, tahun ini satu terminal dulu. Biaya untuk pembangunan tahap pertama sekitar 6,5 triliun rupiah," kata Hatta.
