EKBIS.CO, JAKARTA--Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo yang juga Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar kembali minta IPO Krakatau Steel ditunda dulu atau dibatalkan. "Agar dilakukan dahulu penghitungan ulang atas harga jual KS per sahamnya yang dinilai sangat rendah,"katanya Kepada Antara di Jakarta Rabu.

"Saya akan segera mengusulkan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk mengungkapkan siapa yang bermain di balik keputusan murahnya harga IPO KS tersebut," tandasnya. Menurutnya amat tidak pantas penjualan aset bangsa dengan harga rendah seperti ini. "Namun sebelum itu, ia tetap mendesak Pemerintah agar jangan ngotot meneruskan penjualan saham-saham BUMN strategis dengan harga murah tersebut.

"Kalau perlu dihentikan saja dulu penjualannya. Sebab, harga IPO Krakatau Steel (KS) yang dilepas hanya senilai Rp850 per lembar saham, sangat tidak logis," tegasnya. Bambang Soesatyo beralasan, KS merupakan BUMN strategis terkemuka yang masuk kategori sehat. "Buat apa kita jual BUMN sehat dengan harga murah. Lihat saja harga saham sejumlah emiten di BEI yang tidak bisa sebagus KS, ternyata dapat dijual atau laris di atas harga itu," ungkapnya.

Malah, lanjutnya, dalam 'bookbuilding' pun, KS berhasil memperoleh pesanan hingga 30 miliar saham, atau hampir sembilan kali dari jumlah saham yang dilepas ke publik. "Sesuai prinsip ekonomi, semakin banyak permintaan, seharusnya harga yang diajukan bertambah besar," ujarnya.

Jangan Mau Disetir

Bambang Soesatyo mengingatkan, penjualan IPO KS dengan harga rendah, jelas akan menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. Pemerintah harus bisa menjelaskan secara gamblang dan transparan mengapa IPO KS sangat rendah. "Pemerintah jangan mau diatur dan disetir oleh para investor asing maupun lokal yang jelas-jelas hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya," tandasnya.

Bambang Soesatyo lalu menyatakan, pihaknya akan segera mengusulkan dibentuknya Panja DPR RI untuk mengungkapkan siapa yang bermain di balik keputusan murahnya harga IPO KS tersebut.

Ditegaskannya lagi, DPR RI tidak akan tinggal diam melihat aset bangsa yang sangat strategis dijual dengan harga tidak pantas. "Kami akan telusuri satu persatu siapa saja yang terlibat 'kongkalingkong',"tegasnya. KPK juga akan kami minta segera turun tangan memeriksa penjualan KS, karena ada indikasi tindak pidana korupsi," ungkapnya