EKBIS.CO, JAKARTA–-Polemik mengenai rencana penawaran saham perdana (IPO) PT Kratatau Steel (KS) terus berlanjut. Kasus perusahaan baja ini memperihatkan ketiadaan strategi kreatif dalam penggalangan modal BUMN strategis. Joint venture (JV) KS dipersoalkan kembali.
‘’Publik tidak paham bahwa konsekuensi IPO KS sangat luas dan sangat berpotensi merugikan kepentingan nasional,’’ kata pengamat ekonomi Hendri Saparini, melalui layanan pesan singkat (SMS), Senin (8/11). Banyak yang mengira, ujar dia, IPO ini akan menguntungkan KS dengan argumentasi peluang ekspansi usaha dan kepemilikan saham Pemerintah tetap mayoritas sebanyak 80 persen.
‘’Padahal dana IPO Rp 2,6 triliun terutama akan disetorkan KS kepada perusahaan baru hasil JV KS dengan perusahaan asing,’’ kata Hendri. Sementara, porsi kepemilikan saham KS di perusahaan hasil JV ini hanya minoritas.
‘’Ke depan perusahaan patungan inilah yang akan lebih berpeluang ekspansi. Bukan KS,’’ ujar Hendri. Tapi dalam setiap ekspansi usaha itu, KS harus terus menyetor tambaham modal yang kemungkinan besar sulit dipenuhi tanpa menjual aset atau sahamnya. ‘’Artinya, posisi KS semakin lemah karena konsekuensi kepemilikan dalam JV akan terus berkurang,’’ kata Hendri.
JV antara KS dengan perusahaan asing yang disepakati pada 2009, menurut Hendri juga harus dipertanyakan. ‘’Apa untung rugi KS dan ekonomi nasional dari perjanjian itu, harus dibuka dulu ke publik,’’ kata dia.
Karena, ujar Hendri, kerja sama JV ini sangat riskan. Seharusnya sebelum memilih JV, Pemerintah harus mencari terobosan permodalan lain terlebih dahulu. ‘’Se lain utang bank, (bisa) misalnya dengan mengeluarkan obligasi,’’ sebut dia.
Sebagai BUMN, KS juga seharusnya melakukan revaluasi aset (tangible atau intagible) dengan benar. ‘’Umumnya BUMN lalai melakukanya,’’ kata dia. Kalau perlu, tambah Hendri, Pemerintah bisa memberikan aset berupa tambang bijih besi kepada KS agar asetnya menggelembung dan bisa menerbitkan surat utang.
Terobosan juga bisa dilakukan dalam penerbitan obligasi KS. ‘’Misal dengan memberikan insentif bagi yang mengonversi tabungan ke obligasi BUMN strategis,’’ sebut dia.
Intinya, tegas Hendri, pembiayaan BUMN strategis perlu strategi kreatif. ‘’(Sehingga) kalaupun nantinya harus IPO, harus diprioritaskan kepada publik, (terutama) investor ritel dalam negeri. (Kalau) IPO (yang) sekarang kan tidak jelas goal-nya apa,’’ kecam dia.
