EKBIS.CO, JAKARTA--Bank Dunia menyetujui dua pinjaman kebijakan pembangunan dengan nilai total 800 juta dolar AS untuk mendukung program prioritas reformasi yang dimotori Pemerintah Indonesia. Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Stefan Koeberle dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, hal ini merupakan bagian dari rangkaian tahunan DPL yang dimulai sejak 2004.
"Upaya-upaya ini berhasil memperbaiki kondisi investasi, pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Ini menjadi fondasi utama untuk pembangunan yang kuat dan inklusif di Indonesia," ujarnya.
Dari kedua pinjaman, DPL ketujuh (DPL 7) senilai 600 juta dolar AS bertujuan memperdalam upaya-upaya reformasi yang didukung oleh DPL terdahulu dalam menghilangkan ketidakpastian bagi investor yang hendak menanam investasi serta memperkuat pengelolaan anggaran dan dana di pemerintah pusat dan meningkatkan pengentasan kemiskinan dan pelayanan publik.
"Selama beberapa tahun terakhir, pengeluaran konsumen dan perkembangan sektor swasta telah menggerakkan perkembangan ekonomi Indonesia. Pembangunan jangka menengah diperkirakan bersifat lebih kuat dan inklusif, berkat reformasi-reformasi ambisius yang kini berlangsung di berbagai lini," ujarnya.
Menurut dia, tren-tren positif ini telah menggugah investor internasional untuk melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia. "Karena itu, penting bagi Indonesia untuk tetap melanjutkan reformasi yang bersifat struktural dan institusional," ujar Koeberle.
Melalui pinjaman lainnya, yaitu Pinjaman Kebijakan Pembangunan Keempat (IDPL 4) senilai 200 juta dolar AS, Bank Dunia mendukung upaya Indonesia meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur terutama dalam pengadaan listrik, jalan, air dan pelayanan sanitasi. Rangkaian IDPL mendukung peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur oleh sektor swasta melalui pembentukan susunan kerja sama antara publik dan swasta serta susunan tata kelola dalam akuisisi lahan, perlindungan lingkungan dan procurement publik.
"Infrastruktur terus menjadi salah satu kendala dalam investasi di Indonesia. Dalam hal ini, peningkatan pembiayaan dalam sektor infrastruktur oleh pemerintah dalam dana tahun depan merupakan kemajuan positif. Ada perubahan penting lainnya yang disusun untuk menarik minat lebih banyak investasi dari kelompok swasta dalam sektor ini, yang akan dibutuhkan untuk jangka panjang," ujar Koeberle.
Ia menambahkan, pada akhir 2010, IDPL 4 diharapkan dapat membantu meningkatkan pembiayaan bidang infrastruktur di tingkat nasional dan sub-nasional sebesar lebih dari 50 persen dan 35 persen berturut-turut sejak 2006, dan meningkatkan proporsi subsidi listrik yang diberikan pada konsumen dengan pendapatan rendah.
Kemudian, menyiapkan penawaran yang bersaing dan transparan untuk transaksi kerja sama antara publik-swasta serta memperbaiki pengeluaran publik dan menawarkan risiko korupsi yang kecil melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
