EKBIS.CO, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan operasi pasar kebutuhan pokok, terutama beras, tetap dilanjutkan hingga panen raya agar harga-harga bisa turun dan terjangkau seluruh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. "Terhadap operasi pasar ini arahan Presiden tetap kita lakukan, karena stok Bulog kita cukup kuat, sampai panen raya agar harga-harga terus bisa turun," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.

Seusai mengikuti sidang kabinet paripurna mengenai kenaikan harga pangan, Hatta mengatakan, untuk menjaga stok beras stabil pemerintah telah mengimpor sebanyak 1,5 juta ton guna memperkuat stok dan mengantisipasi keadaan. "Dengan kata lain cadangan Bulog kita, konstan, baik dan aman," katanya seraya menjelaskan bahwa impor diperlukan karena terjadinya penurunan kualitas hasil panen akibat kondisi iklim ekstrim.

Terkait dengan kenaikan harga pangan nasional, Hatta mengatakan semua itu antara lain disebabkan oleh kenaikan harga pangan global. Ia kemudian menuturkan mengenai produksi jagung dunia yang hanya naik 1,01persen sedangkan konsumsinya naik 2,5 persen sehingga terjadi penurunan stok sebesar 11,7 persen.

Sementara itu produksi gandum dan beras turun 5,2 persen, dan 2,7 persen sedangkan konsumsi naik 2,5 persen dan 3,5 persen sehingga stok turun sebesar 10 persen dan 0,52 persen. "Ini kondisi di dunia, mengapa terjadi penurunan, karena terjadi iklim anomali dan kedua karena konsumsi yang meningkat karena pertambahan penduduk dan ketiga karena kelas menegah baru yang meningkat yang mengkonsumsi lebih besar" katanya.

Untuk mengatasi kenaikan harga, kata Hatta, pemerintah telah mengamankan pasokan dalam negeri melalui impor dan operasi pasar untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah, menurut Menko Perekonomian, akan melakukan intervensi ke kantorng-kantong yang memerlukan.

"(Tapi) pertama kita akan lakukan dampak shock, harga kita perhalus penurunannya, kenaikan harga kita dekati dengan fiskal dan tata niaga," katanya.

Hal itu, lanjut dia, dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha sebagaimana yang dilakukan pemerintah saat menghadapi ancaman krisis pangan pada 2007 dan 2008 antara lain dengan menanggung bea masuk impor beras dan PPN minyak goreng.