EKBIS.CO, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa inflasi pada 2011 diharapkan berada pada kisaran 5,3 persen. "Pertumbuhan ekonomi yang ingin kita capai sebesar 6,4 persen, inflasi kita harapkan pada angka 5,3 persen. Ini angka sasaran dan asumsi," kata Presiden Yudhoyono saat menyampaikan sambutannya pada rapat kerja gubernur di Balai Sidang Jakarta, Senin.
Angka inflasi sebesar 5,3 persen tersebut merupakan asumsi pemerintah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah 2011. Sementara itu pada awal tahun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahun kalender Januari-Desember 2010 mencapai 6,96 persen, dengan inflasi tertinggi pada Desember 2010 sebesar 0,92 persen.
Menurut Kepala BPS Rusman Heriawan, penyumbang terbesar inflasi pada 2010 adalah bahan makanan sebesar 3,5 persen, makanan jadi sebesar 1,23 persen dan perumahan, air, listrik sebesar 1,01 persen.
Secara keseluruhan, ia menambahkan, inflasi 2010 dipengaruhi oleh harga beras yang menyumbang inflasi 1,29 persen, tarif listrik 0,36 persen, harga cabai merah 0,32 persen, emas perhiasan 0,27 persen dan bawang merah 0,25 persen dari inflasi 6,96 persen.
Ia menjelaskan harga beras menjadi penyumbang inflasi Desember yaitu 0,23 persen, cabai merah 0,22 persen, cabai rawit 0,12 persen, emas perhiasan 0,07 persen dan minyak goreng 0,05 persen.
Dari 66 kota di seluruh Indonesia, 65 kota menyumbang inflasi dan hanya satu kota menyumbang deflasi yaitu Sorong.
Presiden menyampaikan sambutannya di hadapan para menteri kabinet, gubernur, walikota dan bupati dari seluruh Indonesia. Rapat kerja dengan seluruh gubernur telah diselenggarakan sebanyak empat kali sejak Presiden Yudhoyono menjabat kedua kali pada 2009.
Tema rencana kerja pemerintah pada 2011 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah".
Sesuai tema tersebut, prioritas nasional yang ingin dicapai pemerintah pada 2011 antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan persentase ketersediaan obat dan penanggulangan kemiskinan.
