EKBIS.CO, JAKARTA—Pemerintah telah menetapkan harga saham perdana (//initial public offering/IPO) PT Garuda Indonesia sebesar Rp 750 per lembar. Keputusan tersebut mengundang reaksi negatif dari partai oposisi pemerintah, yaitu Partai Hanura dan PDIP.
Ketua DPP Partai Hanura, Fuad Bawazier, mencium gelagat tidak baik di balik penentuan harga saham Garuda. Sama seperti penentuan harga saham Krakatau Steel, Fuad menilai, penentuan harga saham Garuda dilakukan dengan tidak benar, salah hitung, dan terindikasi ada upaya merugikan negara.
“Penentuan harganya tidak benar, salah hitung,” ujar Fuad di Jakarta, Kamis (27/1). Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, mengumumkan harga saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp 750 per lembar. Menurutnya, harga saham tersebut sudah yang paling tepat dan terbaik dari kisaran harga Rp 750-1.100 per lembar saham.
Dengan harga tersebut, total dana IPO Garuda sebesar Rp 4,751 triliun. Dana tersebut dari pelepasan sebanyak 6,27 miliar lembar saham atau setara 26,67 persen saham. Nantinya, sebanyak 3,3 trilun dana segar akan dikantongi Garuda dari pelepasan 4,4 miliar lembar saham. Sedangkan PT Bank Mandiri Tbk yang sahamnya ikut dilepas saat IPO Garuda akan mengantongi dana Rp 1,45 triliun dari 1,9 miliar saham.
Menurut Fuad, pemerintah sengaja menetapkan harga saham Garuda pada level bawah dengan tujuan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu. “Polanya sama dengan saham Krakatau Steel kemarin.”
Dikatakan, Hanura sudah sejak awal menolak langkah pemerintah melakukan privatisasi BUMN secara membabi-buta. Kisruh IPO Krakatau Steel seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk melakukan moratorium privatisasi BUMN terlebih dahulu.
Terlebih, penetapan harga selalu dibuat pada level harga terendah yang mengakibatkan raihan dana ke negara sangat minimal. “Pemerintah bilangnya sudah tepat, tapi kita semua sebenarnya tahu itu bohong. Hanura sudah tidak percaya dengan pemerintah yang sekarang karena banyak ditemukan ketidakjujuran,” papar Fuad.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Sukur Nababan, menyatakan, penawaran saham Garuda di tengah kondisi pasar modal yang sedang drop, bukanlah langkah yang tepat. Apalagi, manajemen Garuda saat ini masih mempunyai rapor merah lantaran buruknya manajemen perseroan.
“Seharusnya diperbaiki dulu manajemennya dengan meningkatkan brand dan pelayanan kepada konsumen. IPO nanti-nantilah,” kata Sukur.
Sukur mengakui, sebagai anggota dewan dirinya dilanda dilema yang tidak mengenakkan. Alasannya, kebijakan IPO Garuda telah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya. Sementara, anggota DPR periode sekarang hanya bisa melakukan pengawasan terhadap sejumlah kebijakan terkait privatisasi BUMN tersebut.
”Kami juga sudah melontarkan moratorium privatisasi BUM, tapi tidak didengar. Karena itu, saat ini yang perlu dilakukan adalah merevisi undang-undang BUMN,” ujar Sukur.n EH Ismail
