EKBIS.CO, JAKARTA-- Anggota FPKS DPR, Rofi Munawwar, menilai pemerintah telah gegabah dengan kebijakan impor beras dan pembebasan bea masuk nol persen terhadap komoditas beras yang diberlakukan pada Maret 2011 karena pada bulan itu merupakan masa petani melakukan panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia.
"Kebijakan ini dikeluarkan oleh Bulog atas izin Menteri Perekonomian (Hatta Rajasa, red)," ujar Rofi Munawwar di Gedung DPR Jakarta, Kamis. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa awal Maret (2/3) selepas rapat koordinasi ketahanan pangan mengatakan bahwa, telah masuk beras impor sebesar 1,4 juta ton. Tidak hanya melakukan impor beras sebesar tersebut, namun impor juga dilepaskan dari bea masuk secara penuh.
Untuk komoditas beras bea masuk biasanya dikenakan Rp 450 per kg, namun dengan kebijakan ini pembebasan bea masuk menjadi Rp0 per kg. Menurut Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV Fraksi PKS ini, dengan kebijakan tersebut maka beban petani akan semakin berat.
"Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal," ungkap Rofi. Di sisi lain, menurut Rofi, pemerintah juga tidak memfasilitasi tumbuhnya industri pengolahan berbasis bahan baku lokal. Selain itu rangsangan melalui pembebasan PPh dan PPN untuk industri pangan berbasis bahan baku lokal pun tidak dilakukan.
Secara khusus Rofi mengkritik Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa alokasi beras yang diimpor hanya digunakan sebatas untuk operasi pasar dan operasi pasar khusus guna stabilisasi harga. Menurut anggota DPR dari dapil Jatim ini, kebijakan tersebut juga sangat rawan penyimpangan.
"Bisa jadi beras impor yang memiliki selisih harga beli yang cukup jauh dengan beras nasional, akan "bocor" yang kemudian dikomersialkan kembali oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab," tegasnya.
