EKBIS.CO, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan pemerintah harus proaktif dalam upaya percepatan dan perluasan pembangunan karena ekonomi negara tidak hanya dapat diserahkan kepada mekanisme pasar. "Pemerintah harus aktif dan proaktif karena pengalaman menunjukkan bahwa ekonomi negara tidak boleh hanya diserahkan pada mekanisme pasar, pada hukum kapital yang fundamental," kata Presiden saat mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Balai Sidang Jakarta, Jumat (27/5).
Menurut Presiden, meskipun pasar memegang peranan penting, peran pemerintah tetap diperlukan agar ekonomi berjalan adil dan berimbang. Kepala negara menjelaskan bahwa dalam kehidupan ekonomi dikenal adanya campur tangan dari "tangan yang tidak kelihatan" tetapi sesungguhnya juga ada "tangan yang kelihatan". "Tangan yang kelihatan ini tiada lain adalah pemerintah," katanya.
Presiden berharap dengan pencanangan program-program dalam MP3EI maka dalam 15 tahun mendatang Indonesia berhasil membangun ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. "Saya mengundang saudara semua, untuk dengan keyakinan, memastikan kita tidak gagal, ekonomi akan berhasil, masa depan bangsa kita akan lebih baik dari sekarang ini. Kita ingin kalau berumur panjang, tahun 2025 kita akan menyaksikan kisah sukses yang kita awali dari peluncuran sebuah rencana besar untuk mengubah masa depan kita semua," katanya.
Presiden Yudhoyono didampingi Wapres Boediono mencanangkan MP3EI 2011-2025 yang mencakup 22 aktivitas ekonomi utama Indonesia dan merupakan adaptasi serta integrasi dari RPJPN 2002-2025. Setelah peluncuran, akan segera dibentuk tim pelaksana, Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), yang langsung diketuai oleh Presiden Yudhoyono.
Peluncuran MP3EI juga diwarnai dengan dimulainya proyek-proyek 'groundbreaking' yang pencanangannya dilakukan di enam koridor ekonomi Indonesia yang akan dipusatkan pada empat lokasi dengan 17 proyek. Yaitu, Kabupaten Sei Mangku (Sumatera Utara), Kabupaten Cilegon (Banten), Kabupaten Lombok Timur (NTB), dan Kabupaten Timika (Papua).
