EKBIS.CO, KUDUS - Pemerintah pusat memantau produksi beras di enam provinsi di Tanah Air sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mengamankan produksi beras di tengah perubahan iklim.
"Keenam provinsi tersebut merupakan lumbung beras yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan," kata Kepala Bidang Pertanian dan Pangan, Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono ketika meninjau ketersediaan beras di Depot Logistik (Dolog) Kudus bersama dengan pejabat dari Pemkab Kudus, Jumat (16/9).
Menurut dia semua provinsi perlu dipantau, akan tetapi pemantauannya dilakukan berdasarkan skala prioritas karena keterbatasan dana. Demikian halnya pemantauan di tingkat kabupaten di masing-masing provinsi juga dilakukan berdasarkan skala prioritas.
Tim monitoring dari pemerintah pusat tersebut akan mengidentifikasi semua masalah yang berpotensi menjadi hambatan dalam meningkatkan produksi beras di tengah kondisi iklim seperti sekarang.
"Faktor pendukung produksi beras seperti ketersediaan pupuk, benih padi, dan infrastruktur pengairan akan dipantau secara berkala guna memastikan tidak ada masalah di lapangan," ujarnya.
Ketersediaan pupuk, katanya, harus dipastikan cukup dan proses distribusinya juga lancar, demikian pula ketersediaan benih padi dan infrastruktur pengairan pendukung.
Apabila ditemukan kendala, katanya, akan diselesaikan secara cepat dan menyeluruh sehingga tidak lagi secara berjenjang yang membutuhkan waktu lama. Ia menegaskan, pemerintah pusat berupaya meningkatkan dan mengamankan tingkat produksi beras di tengah perubahan iklim yang bisa mempengaruhi tingkat ketahanan pangan nasional.
Untuk itu, lanjut dia, masing-masing provinsi yang menjadi sentra produksi pangan perlu melakukan upaya ekstra untuk mempertahankan produksi berasnya, syukur bisa dipertahankan produksi berasnya.
Upaya mempertahankan ketersediaan pangan di tengah perubahan iklim ini, kata dia, sejalan dengan Istruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem.
Dengan tim monitoring dari Sekretariat Wakil Presiden terjun ke daerah, diharapkan kekurangan tersebut bisa diperbaiki. Ia mencontohkan, kasus yang terjadi di Provinsi Sulsel ternyata terkait penyaluran pupuk, terutama karena distribusinya terlambat.
"Kami akan mengkordinasikannya supaya masing-masing pemangku kepentingan bisa saling bersinergi untuk mencapai tujuan," ujarnya.
