EKBIS.CO, KUPANG - Pengamat Ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Thomas Ola Langoday berpendapat, tim menteri ekonomi hasil perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II diprediksi sulit mencegah krisis ekonomi di dalam negeri.
"Sulit diharapkan kinerja para menteri itu karena penempatan seorang menteri lebih berdasarkan pada
pertimbangan politik untuk memenuhi tuntutan para pemimpin partai politik yang tergabung dalam Satgab dan bukan karena pertimbangan kompetensi," kata Thomas Ola Langoday, di Kupang, Selasa (18/10).
Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar kemampuan susunan Tim Ekonomi hasil perombakan (reshuffle) kabinet, apakah ada harapan menuju pada kinerja yang lebih baik, guna memperbaiki ekonomi bangsa ini.
Menurut dia, satu rumah tangga berantakan karena pemimpin rumah tangga tidak tahu memanage ekonomi dalam rumah tangga, begitupun satu desa, satu kabupaten/kota juga berantakan karena pemimpinya. Dalam konteks negara, kata dia, negara ini juga bisa berantakan karena ulah pemimpinnya yang tidak mampu mengelola.
Menurut dia, bangsa Indonesia sedang menuju ke arah fase krisis ekonomi karena ulah pemimpinannya yang menempatkan orang tidak sesuai dengan kompentensinya tapi hanya berdasarkan pertimbangan politik untuk memenuhi tuntutan para pemimpin parpol yang tergabung dalam Satgab.
"Pertanyaannya adalah bukankah kepentingan rakyat jauh lebih besar dari kepentingan partai politik yang tergabung dalam satgab," katanya dalam nada tanya.
Dia juga menambahkan bahwa dengan komposisi wakil menteri yang gemuk, maka secara otomatis belanja tidak langsung akan membengkak.
"Artinya belanja modal akan berkurang. Kesempatan kerja terbatas, kecenderungan belanja juga akan berkurang dan masyarakat bangsa ini sudah harus bersiaplah untuk masuk dalam krisis ekonomi yang sudah didepan mata," kata Langoday.
Karena itu, perombakan kabinet mestinya lebih fokus pada mengganti menteri yang berkinerja buruk dan menempatkan orang sesuai dengan kompetensi dan tidak berdasarkan pada keinginan pimpinan partai politik.
