EKBIS.CO, JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan memastikan bahwa setidaknya tiga Badan Usaha Milik Negara siap melakukan penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO) pada 2012
"Tahun depan (2012) harus ada minimal tiga perusahaan yang masuk bursa saham," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (16/12).
Menurut Dahlan, selain tiga BUMN utama juga dimungkinkan IPO dilakukan pada anak usaha BUMN. Meski demikian mantan Direktur Utama PT PLN ini tidak bersedia merinci secara detil nama BUMN yang akan "melantai" di Bursa Efek Indonesia itu.
Ia hanya memberi bocoran bahwa satu dari tiga perusahaan yang dimaksud adalah BUMN produsen semen. Dahlan juga menambahkan bahwa anak usaha BUMN yang sudah siap dan potensial untuk IPO akan menjadi prioritas.
BUMN yang akan IPO pada 2012 akan menggunakan data laporan keuangan akhir Desember 2011. Sehingga diperkirakan IPO paling cepat terlaksana pada akhir semester I.
Sebelumnya Kementerian BUMN mencatat tiga perusahaan yang sudah melakukan persiapan IPO antara lain PT Semen Baturaja, PT Waskita Karya, dan PTPN III. Sedangkan anak usaha BUMN yang akan IPO yaitu PT Krakatau Wajatama anak usaha PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pertamina Hulu Energi anak usaha PT Pertamina.
Dahlan menuturkan pada prinsipnya Kementerian mendorong BUMN IPO sebagai salah satu cara menciptakan transparansi dan akuntabilitas perusahaan sekaligus meningkatkan kinerja keuangan perseroan. BUMN juga kami arahkan untuk menerbitkan obligasi.
"Pada prinsipnya kalau ditanya...Saya ikut sajalah. Mana yang paling siap ya...jalan," tegasnya.
Sebelumnya Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Kementerian BUMN perlu membuat kebijakan pelaksanaan IPO BUMN untuk menghindari agar privatisasi tersebut berjalan baik dan tidak merugikan BUMN.
"Kebijakan antara lain meliputi proses IPO, termasuk bagaimana pertanggungjawaban dan peran direksi dan komisaris," kata Airlangga yang juga Ketua Komisi VI DPR-RI.
Dengan demikian para direksi dan komisaris yang mengambil keputusan tidak saling lempar tanggungjawab ketika terjadi polemik dalam pelaksanaan IPO.
