REPUBLIKA.CO.ID- JAKARTA – Tarik ulur kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membuat pengusaha bingung. Misalnya wacana tentang kenaikan BBM bersubsidi, pembatasan BBM hingga pada akhirnya kenaikan harga gas industri yang membuat pengusaha kalang kabut.
Ketua himpunan pengusaha muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari mengungkapkan pemerintah seharusnya bersikap terbuka terhadap dunia usaha. Ia mendesak pemerintah lebih transparan dalam menentukan langkah yang akan diambil dalam waktu satu tahun.
“Pengusaha kan butuh perencanaan jangka panjang,” ujar Okto saat ditemui wartawan di markas Himpmi di sela-sela diskusi ‘tarik ulur konversi dan pembatasan BBM bersubsidi, Rabu (16/7). Berbagai masalah yang terjadi di Indonesia menurutnya disebabkan karena permasalahan komunikasi dan sosialisasi yang kurang baik.
Ia mengaku selama ini terpaksa harus melakukan yang diluar perkiraan karena wacana kebijakan yang tarik ulur. Belum lagi ditambah berbagai kebijakan mendadak yang dilakukan tanpa sosialisasi. Terakhir, pengusaha mengeluhkan naiknya harga has industri.
Seperti diketahui, per 1 Mei, Perusahaan gas negara (PGN) menaikkan harga gas Indostri dari 6,6 Dollar per million metric british thermal unit (mmbtu) menjadi 10,2 Dollar. Pengusaha mengeluhkan kebijakan ini diambil tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu.
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement