EKBIS.CO, JAKARTA -- Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan jumlah wirausaha berbasis teknologi dan inovasi akan bermanfaat untuk mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
"Untuk mewujudkan target MP3EI perlu mendorong lahirnya para wirausaha berbasis teknologi dan inovasi dalam jumlah yang besar," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa dalam arahan kompetisi ekonomi yang disampaikan Deputi bidang Perindustrian dan Perdagangan Edy Putra Irawady di Jakarta, Senin (18/2).
Hatta menyatakan pengembangan tersebut akan mendukung pilar ketiga MP3EI yang menegaskan pentingnya penyediaan human capital yang mampu mengelola sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi. "Kita harus menumbuhkan jiwa kewirausahaan generasi muda untuk menuju kemajuan dan kemandirian bangsa. Tidak ada negara maju tanpa kehadiran dan kontribusi dari kalangan wirausahawan," paparnya.
Individu yang memiliki jiwa kewirausahaan, lanjut Hatta, merupakan seorang enterpreneur yang memiliki sikap percaya diri dan motivasi besar. Hal inilah yang harus dikembangkan, apalagi Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa sumber daya alam serta angkatan kerja muda yang produktif.
Sementara, lahirnya para wirausaha dengan penggunaan teknologi dan inovasi merupakan tren daya saing global, dengan mempertimbangkan teknologi ramah lingkungan, tidak boros energi dan menghindari ketergantungan impor. "Semangat kewirausahaan bukan berarti berdagang dalam arti sempit namun juga harus tercermin dalam pola pikir, sikap serta tindakan sehari-hari," katanya.
Menurut Hatta, jumlah wirausaha ideal di negara maju adalah minimal dua persen dari total populasi, namun saat ini jumlah wirausaha Indonesia baru mencapai 700.000 orang dari jumlah ideal empat juta wirausaha. "Sebagai pembanding, jumlah wirausaha AS mencapai 11 persen dari total populasi, Singapura 7 persen dan Malaysia 5 persen," katanya.
Untuk itu, pemerintah akan terus mendukung pengembangan kewirausahaan dengan membuat kebijakan seperti peningkatan kapasitas, perluasan akses pembiayaan, perluasan akses pasar dan penyederhanaan regulasi serta birokrasi. Sebagai contoh, pemerintah akan mempermudah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang setiap tahun meningkat penyerapannya.
Secara nasional, penyaluran KUR 2012 mencapai Rp 34,23 triliun atau 114,1 persen dari target Rp 30 triliun. Secara akumulatif sejak 2007, jumlah penyaluran mencapai Rp 97,65 triliun dengan debitur 7,684 juta. Sedangkan target KUR tahun ini adalah sebesar Rp 36 triliun.
