EKBIS.CO, JAKARTA -- Sektor peternakan menjadi salah satu target sensus oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei mendatang. Terkait data pasokan sapi sebanyak 14,8 juta ekor, BPS menyatakan pemerintah harus diberi penyuluhan.
Menurut Kepala BPS Suryamin, kesalahan bukan pada data BPS, melainkan cara pemerintah mengolah data tersebut. "Salah satu juga (yang dihitung) yaitu kepemilikan yang jumlahnya banyak. Secara total ini cukup tetapi kalau dibedah lagi ke dalam, satu-dua tidak dijual," ujarnya, Jumat (8/3).
Berdasarkan data BPS, rumah tangga mendominasi 70 persen kepemilikan sapi. Kementerian Pertanian (Kementan) pun diyakini memiliki data kepemilikan ini. BPS telah menyajikan data secara lengkap dan rinci guna memotret kondisi dan harga pasar sebenarnya. Selain itu, pemerintah diharapkan membenahi distribusi sapi di sentra-sentra produksi.
Berdasarkan sensus BPS pada tahun 2011, populasi sapi potong mencapai 14.824.373 ekor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.523.164 ekor sapi dimiliki oleh rumah tangga. Satu rumah memiliki sekitar 2 sampai 3 ekor sapi yang digunakan sebagai tabungan.
BPS pun menyarankan pemerintah untuk membedah lebih dalam mengenai data populasi yang dikeluarkan sebelumnya. Hasil perhitungan sensus mendatang nantinya juga akan dibandingkan dengan hasil sensus tahun 2011.
Jika pasar sapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negri, pemerintah harus membeli sapi dari sumber lain. Pemerintah diminta membuat kebijakan terkait pasokan sapi ini. Suryamin yakin data BPS akurat meski terdapat faktor no sampling error. Namun pihaknya menjamin kekeliruan ini telah ditekan hingga titik minimal. "Ini data dijaminlah, namanya juga sensus. Tetapi ingat, pada statistik tetap ada sampling error," ujar Suryamin.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun segera memanggil Kementan untuk dimintai konfirmasi mengenai data populasi sapi. Ketua Komisi IV DPR RI, Romahurmuzy mengatakan pemerintah harus menghitung konsumsi daging sapi per kapita secara lebih akurat dan terperinci. Pasalnya, jika perhitungan supply-demand sudah sesuai, seharusnya harga daging di Indonesia bisa lebih rendah. Dewan memastikan tingginya harga bukan akibat kartel, melainkan pasar dalam kondisi kurang pasokan.
Agar harga tidak semakin melambung, pemerintah diharapkan segera mencari titik keseimbangan harga antara produsen dan konsumen. Pelaksanaan swasembada daging sapi dan kerbau 2014 harus berjalan dengan deviasi minimal. Meskipun mendukung penuh rencana swasembada, namun politisi PKS ini mengatakan negara belum siap swasembada. "Tidak sekarang," ujarnya kepada ROL.
