EKBIS.CO, SUKABUMI -- Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adiya di Sukabumi mengatakan, awal pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) ditargetkan bisa terlaksana tahun ini.

"Menurut informasinya Juli ini pembangunan sudah bisa dilaksanakan, tetapi kami belum tahun pasti kapan akan dilaksanakan awal pembangunan tersebut, namun kami targetkan tahun ini sudah bisa ada pengerjaan pembangunan jalan tol tersebut," kata Yudi, Senin (15/4).

Pihaknya, ujar Yudi, akan terus memantau setiap perkembangan pembangunan jalan tol ini, apakah pihak pemegang proyek, yakni MNC mampu dalam keuangannya atau tidak. Jangan sampai pembangunan ini tertunda lagi. Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak MNC grup agar secepatnya bisa melaksanakan pembangunan tersebut.

Menurut Yudi, keberadaan jalan tol ini akan sangat membantu warga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, karena dari pantauan pihaknya kondisi arus lalu lintas dan jalan yang menghubungkan Bogor dengan Sukabumi kondisinya rusak dan kemacetannya sudah sulit diurai. "Rencananya awal pembangunan jalan tol ini mulai dari arah Bogor dan secara bertahap akan dilanjutkan hingga Sukabumi. Kami berharap pembangunan ini bisa dipercepat karena rencana pembangunan tersebut sudah cukup lama atau sekitar belasan tahun yang lalu," terangnya.

Untuk menunjang kelancaran pembangunan ini khususnya di masalah pembebasan lahan, pihaknya juga akan turun tangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar lahan warga yang terkena dampak pembangunan ini bisa mendapatkan konpensasi yang tidak merugikan atau sesuai dengan harga lahan tersebut. Yudi mengatakan, panjang jalan tol ini sekitar 54,4 kilometer dengan dilakukan sebanyak empat sesi pembangunan. Sesi pertama akan dibangun 14,6 kilometer dari Ciawi sampai Cigombong.

Kemudian di sesi kedua 12,7 kilometer dari Cigombong sampai Cibadak Sukabumi dan dilanjutkan sepanjang 13,9 kilometer dari Cibadak sampai Sukabumi Barat dan sesi terakhir sepanjang 13,2 kilometer dari Sukabumi Barat sampai Sukabumi Timur. "Anggaran yang dianggarkan di APBN untuk pembebasan lahan yakni Rp 700 miliar dan untuk bangunan fisiknya dialokasikan sekitar Rp 4-5 triliun," ujarnya.