EKBIS.CO, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulistyo mencermati sinyalemen praktik kartel suku bunga yang diduga dilakukan perbankan. "Ada sinyalemen Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU bahwa bunga pinjaman bank yang tetap tinggi bersumber dari praktik kartel," kata Suryo dalam sambutan pada acara Rakernas Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik di Jakarta, Rabu (17/4).
Dia mengatakan sinyalemen kartel suku bunga sulit dibuktikan, meskipun demikian pada kenyataannya tingginya bunga bank menurut dia merupakan salah satu faktor hambatan dalam upaya meningkatkan daya saing bisnis di Indonesia. Selain masalah kartel suku bunga, masalah lain yang turut dicermati Kadin Indonesia yakni beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai merupakan pemindahan fungsi Bank Indonesia dan keuangan.
Dia mengatakan dunia usaha perlu menjalin komunikasi lebih erat kepada OJK agar otoritas baru tersebut tidak mengeluarkan kebijakan yang kontra produktif terhadap kondisi ekonomi perdagangan dan industri yang rawan. Dia juga mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit karena sebab yang bersifat struktural.
Meskipun ada anggapan defisit, lanjut Suryo, lebih disebabkan faktor eksternal, dia menilai tidak bisa dinafikkan ekspor tidak mengalami diversifikasi berarti. "Spektrum jenis hasil industri yang kita ekspor masish terbatas, selain itu diversifikasi tujuan ekspor juga belum berjalan secara luas," ujar dia.
Selain itu dia juga mencermati tindakan pemerintah yang melakukan revisi berbagai proyeksi dan asumsi pada APBN 2013 yang baru saja disetujui DPR awal tahun lalu. "Baru-baru ini Bank Dunia juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan tercapai 6,2 persen atau lebih rendah dari proyeksi 6,3 persen. Revisi ini perlu diantisipasi dampaknya terhadap dunia uusaha," kata dia.
Suryo mengharapkan Rakernas tidak hanya terfokus pada memberi masukan kepada pemerintah, namun juga menyoroti langkah yang perlu diambil oleh dunia usaha untuk memanfaatkan momentum positif yang ada. "Rakernas membuka tantangan bahwa kebijakan moneter dan fiskal dapat berperan mempercepat proses mengatasi kendala struktural dan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.
