EKBIS.CO, JAKARTA -- Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan perubahan asumsi makro inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus disikapi perbankan dengan menaikkan suku bunga simpanan, untuk membantu menekan tingkat konsumsi.

"Jika inflasi naik, perbankan harus menaikkan suku bunga tabungan dan deposito agar orang mau menabung dan otomatis menekan tingkat konsumsi, sehingga membantu menurunkan inflasi juga," kata Ryan dijumpai di sela-sela acara Indonesia Banking Expo (IBEX) 2013, di Jakarta Convention Center, Kamis (23/5). Sebelumnya pemerintah mengasumsikan inflasi 2013 sebesar 7,2 persen dari target awal 4,9 persen, karena kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ryan mengatakan apabila tingkat suku bunga dana perbankan rendah di saat inflasi tinggi masyarakat tidak akan mau menabung. Menurut dia, masyarakat akan memindahkan dananya ke bank lain yang bunga dananya tinggi, atau menarik uangnya dan menginvestasikan di instrumen keuangan lain seperti obligasi atau membeli emas.

"Makanya bank harus pandai, bagaimana menjaga agar customer tidak pindah ke bank lain, dan tidak menarik dana untuk melakukan investasi di instrumen keuangan lain seperti membeli obligasi atau emas," ujarnya.

Di sisi lain Ryan mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi harus disikapi DPR dengan bijaksana, sebab saat ini kondisi APBN sedang tertekan. Ia juga mengatakan bahwa asumsi inflasi 7,2 persen bukan berarti tidak dapat dicegah. Bank Indonesia bersama pemerintah harus bekerja keras menekan asumsi inflasi itu. "Inflasi 7,2 persen itu kan asumsi, harus diusahakan di bawahnya. BI dan pemerintah harus kerja bakti, agar inflasi bisa di bawah asumsi, dan penerimaan pajak meningkat," katanya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan revisi asumsi makro akibat kenaikan harga BBM bersubsidi antara lain pertumbuhan ekonomi yang tadinya diasumsikan 6,8 persen dalam APBN 2013 turun menjadi 6,2 persen dalam RAPBNP 2013, inflasi dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp 9.300 menjadi Rp 9.600.

Pemerintah juga menganggarkan dana kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 11,6 triliun, tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar Rp 6 triliun dan dana-dana lain untuk beras miskin dan beasiswa bidik misi.