EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah merencanakan untuk mengalokasikan belanja subsidi bahan bakar minyak, bahan bakar nabati, LPG tabung 3 kg dan LGV dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 sebesar Rp 194,89 triliun.
Alokasi ini lebih rendah dibandingkan belanja subsidi dalam APBN Perubahan 2013 yaitu Rp 199,85 triliun. Khusus untuk BBM bersubsidi, kuota dalam RAPBN 2014 bertambah menjadi 50,5 juta kl atau lebih besar 2,5 juta kl dibandingkan kuota dalam APBNP 2013.
Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kuota BBM bersubsidi harus betul-betul dijaga. "Agar tidak melampaui kuota yang ada," ujar Hatta, akhir pekan lalu. Realisasi konsumsi dalam APBNP 2011 tercatat 41,69 juta kl atau 103,3 persen dari kuota yang ditetapkan 40,36 juta kl.
Kemudian dalam APBN 2012, kuota BBM subsidi ditetapkan 40 juta kl. Namun, per September 2012 kuota menjadi 44,04 juta kl. Pada akhir tahun, volume kuota kembali bertambah 1,02 juta kl hingga total kuota BBM subsidi 2012 menjadi 45,06 juta kl.
Sebagai dampak dari over kuota, realisasi belanja subsidi pun melebihi pagu. Pada APBN-P 2011, realisasi subsidi mencapai Rp 165,1 triliun atau 127,3 persen terhadap pagu Rp 129,7 triliun. Sedangkan pada APBN-P 2012, realisasi subsidi Rp 211,8 triliun atau 154,2 persen terhadap pagu Rp 137,3 triliun.
Sampai 31 Juli 2013, realisasi subsidi dalam APBNP 2013 tercatat Rp 111,3 triliun.Terkait kuota 50,5 juta kl, Menteri Keuangan Chatib Basri menambahkan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dieksekusi pekan ketiga Juni 2013 turut berimbas pada penurunan beban subsidi.
Secara gradual, Chatib menyebut subsidi yang lebih tepat sasaran akan dilakukan dengan melihat dampak inflasi."Sekarang kan masih tinggi (inflasinya)," kata Chatib.
Dia menjelaskan pemerintah memiliki rencana untuk mengubah subsidi harga menjadi subsidi langsung. Rencana ini juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. "Tapi ini harus pertimbangkan inflasi, kemiskinan dan faktor-faktor lainnya."
