Selasa 20 Aug 2013 21:16 WIB

MP3EI Jamin Pemerataan Pembangunan

Red: Heri Ruslan
Hatta Rajasa
Foto: Antara
Hatta Rajasa

EKBIS.CO,  JAKARTA — Ekonom sekaligus pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai Masterplan Percepatan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan jawaban masalah ketidakmerataan pembangunan dan penanaman modal di Indonesia. 

Menurut dia, sistem koridor yang terkandung pada MP3EI menjamin pemerataan pembangunan yang selalu dikeluhkan daerah selama ini.

Dahnil menambahkan, selama ini semua daerah hanya terkoneksi dengan Jakarta, tetapi tidak terkoneksi baik dengan daerah-daerah lainnya. Misalnya, kalimantan dengan Sulawesi, meski secara geografis lebih dekat, dengan infrastruktur yang buruk koneksi antarkedua daerah itu justru sedemikian buruk.

Hal itu, kata dia, secara langsung membuat kegiatan perdagangan dan investasi antarkedua daerah tersebut begitu rendah dibandingkan hubungan ekonomi masing-masing daerah itu dengan Jawa.

“Padahal, idealnya tentu tidak seperti itu. Jarak geografis yang dekat memungkinkan efisiensi yang akan menguntungkan ekonomi kedua daerah, bila koneksi keduanya baik,” kata Dahnil kepada ROL, Selasa (20/8). 

Selama ini, kata Dahnil, sumber daya di kawasan timur Indonesia tidak ekonomis itu karena buruknya konektivitas tersebut, disebabkan keterbatasan pelabuhan yang besar dan layak, infrastruktur jalan yang buruk, keterbatasan, sumber daya listrik dan sebagainya. “Karena buruknya infrastruktur itulah sumber daya kawasan timur Indonesia tidak pernah bisa kompetitif.”

Semua masalah itu, kata Dahnil, potensial terkikis habis dengan konsep MP3EI. “Karena itulah, bagi saya MP3EI adalah karya penting Hatta Rajasa untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia. Dan karena itu pula harus didukung penuh,” ujar alumnus FEUI itu. 

 Sayangnya, dahnil mengakui, konsep itu masih berhadapan dengan fakta lemahnya operasionalisasi kebijakasanaan di lapangan. “Perlu percepatan juga untuk mempercepat realisasi konsep MP3EI ini, dan itu bisa dilakukan dengan konektivitas kepemimpinan yang ada antara pusat dan daerah,” kata dia.

Bukan hanya Dahnil yang memberikan penilaian positif untuk MP3EI yang dirancang Hatta. Sebelumnya, pengamat Muhammad Qodari juga menyatakan penilaian positif yang sama. Menurut Qodari, program MP3EI merupakan masterplan pembangunan yang telah diakui para pemimpin Negara-negara di Asia.

“Dengan masterplan itu pemerintah telah meletakkan dasar dan arah pengembangan ekonomi ke depan, sebagaimana yang dirumuskan dalam MP3EI tersebut,” kata Qodari. 

Pengamat Indobaromater itu juga mengatakan, kekuatan MP3EI yang menitikberatkan pada terobosan strategi dan kebijakan, percepatan transformasi ekonomi dengan pendekatan peningkatan value added, telah mendorong investasi, mengintegrasikan sektor regional, serta memfasilitasi percepatan investasi swasta di berbagai daerah.

Senin (19/8) lalu, Menko Perekonomian Hatta Radjasa meresmikan pemakaian ruas jalan nasional di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau, sebagai bagian dari program MP3EI, guna mendukung sektor perekonomian di enam koridor wilayah se-Indonesia.

Hatta menjelaskan, program MP3EI di Dumai diharapkan dapat mendukung dan memperluas perekonomian daerah dan Indonesia khusus di wilayah Sumatera.

Saat itu Hatta menjelaskan, untuk program MP3EI pemerintah pusat menggelontorkan total anggaran sebanyak Rp 600 triliun. Khusus untuk Dumai, teranggar dana sebesar Rp 690 miliar yang ditujukan untuk pembangunan sejumlah ruas jalan nasional. 

"Pemerintah berkomitmen melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah guna mendukung dan memperluas perekonomian setempat," kata Hatta.

Melalui pembangunan jalan tersebut pemerintah berharap daerah dapat tumbuh dan berkembang dengan terciptanya lapangan kerja bagi putra putri daerah. 

Menurut Hatta, sistem koridor dari program MP3EI dibuat untuk menjamin daerah langsung menyerap sumber daya yang ada di daerah.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement