EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memperoleh pinjaman kredit modal kerja dan corporate loan sebesar Rp 4 triliun dari PT Bank Mandiri dan PT Bank BNI. Penandatanganan perjanjian kredit diwakili Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, Direktur Business Banking BNI Khrisna R Suparto, serta Direktur Institusional Banking Bank Mandiri Abdul Rahman di Kantor Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (28/8).

Kedua Bank BUMN ini memberikan fasilitas corporate loan sebesar Rp 3 triliun, dan perpanjangan kredit modal kerja sebesar Rp 1 triliun. Dari pinjaman tersebut, Bank Mandiri dan BNI masing-masing memberikan "corporate loan" sebesar Rp 1,5 triliun, dan dalam bentuk kredit modal kerja sebesar Rp 500 miliar.

Dirut Pelindo II RJ Lino mengatakan pinjaman ini merupakan kelanjutan dari perjanjian kredit modal kerja yang pernah ditandatangi Pelindo II, Mandiri dan BNI. "Seluruh dana pinjaman digunakan untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok," ujarnya.

Sedangkan pembiayaannya digunakan antara lain untuk pilling port road acces, pilling for container, placement quarry, dan temporary bridge.Segera setelah pendandatangan, kredit perbankan ini akan dicairkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. "Ke depan seiring agresivitas kami memperbaiki layanan di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo II, dibutuhkan pendanaan eskternal untuk mendukungnya," ujar Lino.

Alasan memilih Bank BUMN karena sebagai suatu bentuk sinergi BUMN dalam rangka memajukan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu, Direktur Institutional Banking Bank Mandiri, Abdul Rachman mengatakan infrastruktur pelabuhan merupakan salah satu sektor yang menjadi sasaran pembiayaan Mandiri. "Pelabuhan merupakan faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pembiayaan pelabuhan juga menjadi prioritas Mandiri," ujar Abdul Rachman.

Meski demikian, ia tidak merinci lebih lanjut bunga dan tenor atau jangka waktu pinjaman. Ia hanya menjelaskan, Bank Mandiri siap berkomitmen mengucurkan pinjaman untuk Pelindo II hingga Rp10 triliun, namun disesuaikan dengan perkembangannya dan dilakukan bertahap.