EKBIS.CO, SOLO -- Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Bidang Perdagangan Aria Bima meminta pemerintah mengintervensi harga kedelai dengan mensubsidi produsen dan konsumen tempe tahu. "Insentif yang paling riil adalah subsidi harga kedelai dengan pengawasan ketat agar subsidi bisa dinikmati konsumen tempe tahu lewat perajin," kata Aria, Senin (2/9).
Ia mengatakan subsidi harga kedelai kepada perajin tempe tahu itu akan dinikmati juga oleh para konsumen yang umumnya berasal dari masyarakat kelas menengah bawah karena dengan subsidi itu perajin tak perlu menaikkan harga. Dikatakannya hal ini akan menjamin asupan gizi dan protein bagi rakyat banyak.
Menurut perhitungannya, kalau pemerintah mensubsidi harga kedelai sebesar Rp 2.000 per kilogram, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 270 miliar per bulan. Jumlah tersebut nilainya tidak terlalu besar dibandingkan dengan dampak negatif yang akan ditanggung para perajin maupun konsumen. "Ketidakmampuan rakyat membeli tempe tahu akan berdampak pada kekuarangan gizi masyarakat menengah bawah," ujar Aria.
Kebutuhan kedelai nasional saat ini mencapai 2,5 juta ton per tahun, dari jumlah itu 800 ribu ton dipenuhi dari produksi dalam negeri dan 1,7 juta ton diimpor. Harga kedelai naik hingga Rp 10 ribu per kilogram akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS beberapa pekan terakhir.
Kenaikan harga kedelai dari Rp 7.000 menjadi Rp 10 ribu per kg, kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini merupakan kenaikan tertinggi yang pernah terjadi selama ini. Ia mengatakan pada 2011, kedelai naik dari Rp5.000 ke Rp7.000 per kilogram, dan kenaikan harga kedelai saat ini sudah menurunkan volume produksi hingga 35 persen dari kebutuhan baku yang selama ini diperlukan perajin tempe tahu.
Bahkan sebagian perajin sudah berhenti produksi untuk menghindari kerugian. Untuk itu Aria Bima minta persoalan harga kedelai tidak diremehkan dan diabaikan bersamaan dengan gejolak ekonomi nasional. "Masalah harga kedelai ini harus diselesaikan secara sektoral karena kedelai merupakan bahan baku tempe tahu yang dibutuhkan sebagian besar rakyat Indonesia," katanya.
Aria pun berjanji bahwa Komisi VI DPR akan memasukkan persoalan harga kedelai ini sebagai salah satu bahasan dalam rapat kerja mendatang dengan Menteri Perdagangan.
