EKBIS.CO, Jakarta – Pengamat ekonomi dari the Center for Information and Development Studies (Cides) Umar Juoro menilai defisit neraca perdagangan yang terjadi pertengahan 2013 bukanlah akibat dari ketidakmampuan Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan dalam mengelola kebijakan perdagangan di Tanah Air.
Penilaian ini sekaligus mengomentari pernyataan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Didik J Rachbini di sejumlah media. “Salah alamat kalau defisit perdagangan itu ditujukan kepada Menteri Perdagangan,” kata Umar Juoro dalam rilis yang diterima ROL, Jumat (6/9).
Pasalnya, lanjut Umar Juoro, defisit neraca perdagangan yang terjadi pertengahan tahun ini lebih banyak dipengaruhi oleh defisit pada ekspor minyak dan gas (migas) daripada sektor nonmigas. Sementara, sektor migas tidak dikelola secara langsung oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melainkan oleh kementerian terkait, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Seperti diketahui, neraca perdagangan pada Juli 2013 mencatat defisit sebesar 2,3 miliar dolar AS dibandingkan defisit pada Juni 2013 sebesar 0,9 miliar dolar AS. Defisit neraca perdagangan terutama terjadi pada sektor migas yang mencapai 1,86 miliar dolar AS.
“Itu paling besar defisit di sektor migas. Di Indonesia, tanggung jawab pemerintahan itu dibagi habis di kementerian/lembaga terkait. Misal, soal ekspor atau impor itu langsung terkait ke kementeriannya, seperti ekspor migas itu menjadi tanggung jawabnya Menteri ESDM,” jelasnya.
Saat ini, kata Umar Juoro, bukan saatnya untuk saling menyalahkan terkait masih tingginya defisit neraca perdagangan, khususnya di sektor migas. Namun, yang dibutuhkan saat ini adalah koordinasi strategis antarkementerian/lembaga terkait guna mengatasi berbagai persoalan tersebut. Dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang solutif.
Salah satu gagasan Mendag Gita Wirjawan soal global value chains misalnya, patut diacungi jempol. Yakni, konsep dimana setiap negara, termasuk Indonesia berperan sebagai penyedia bahan baku, produk antara, dan produk akhir. Di satu sisi, gagasan ini tentu dapat mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di Tanah Air. “Termasuk, dalam mengatasi persoalan ekspor impor yang selalu menghantui Indonesia selama ini, termasuk membuka kesempatan lapangan kerja baru,” ujarnya.
