EKBIS.CO, SURABAYA -- Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengemukakan pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengelolaan inflasi, terutama dalam manajemen pasokan barang dengan memadukan kebijakan fiskal daerah, pusat dan kebijakan moneter.
"Peran daerah penting dalam manajemen pasokan barang, misalnya soal infrastruktur yang terkait dengan konektivitas dan intervensi kebijakan tata niaga," katanya saat menjadi pembicara kunci pada "Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah" di Surabaya, Selasa.
Pada rakor bertema "Sinergitas Antar-Instansi dalam Mengendalikan
Harga Komoditas Strategis" tersebut, Anas menilai bahwa selama ini, pergerakan inflasi lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah terkait harga dan lonjakan harga komoditas pangan.
Kedua hal tersebut lebih terkait dengan sisi pasokan barang sehingga diperlukan peran pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan.
"Untuk menciptakan inflasi yang rendah perlu perpaduan kebijakan antara pemda dan otoritas moneter, karena inflasi tidak hanya terkait faktor uang beredar yang berkaitan dengan kebijakan moneter," tambahnya.
Ia mencontohkan kebijakan tata niaga yang panjang juga menyebabkan inflasi rentan berfluktuasi, terutama untuk "volatile foods". Struktur pasar yang terdistorsi dan informasi pasar yang tidak simetris akan membuat tata niaga menjadi rumit dan panjang.
Dalam kaitan inflasi, lanjut Anas, Pemkab Banyuwangi juga melakukan intervensi dalam memutus mata rantai perdagangan komoditas pertanian dengan langsung menghubungkan petani produsen ke industri selaku pemakai komoditas, sehingga jalur distribusi semakin pendek yang dampaknya harga lebih stabil dan kesejahteraan petani meningkat.
Selain itu, kebijakan fiskal Pemkab Banyuwangi yang terkait dana pembangunan infrastruktur juga berpengaruh, karena bisa mengefisienkan jalur distribusi untuk menekan harga.
"Di Banyuwangi, kami setiap tahun membangun sekitar 300 kilometer jalan hingga ke desa-desa. Politik infrastruktur ini menjadi wewenang pemda dan sangat berperan dalam mengendalikan inflasi dari sisi pasokan," jelasnya.
Abdullah Azwar Anas juga mengingatkan perlunya pemda melakukan langkah terobosan dengan menyiapkan dana cadangan untuk pembelian hasil panen petani.
"Upaya ini untuk meminimalisasi aksi tengkulak yang sering merugikan petani dan membuat harga barang melambung. Namun, langkah ini perlu payung hukum melalui Peraturan Mendagri sehingga APBD bisa digunakan membeli hasil panen petani," tambah bupati.
