EKBIS.CO, JAKARTA -- Penerapan Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dengan Radio Frequency Identification (RFID) diyakini dapat menjaga volume konsumsi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.
Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rofianto Kurniawan mengatakan keberadaan RFID pada kendaraan roda empat dapat membuat konsumsi BBM per kendaraan terkendali.
"Kuota 48 juta kl itu salah satu upayanya lewat RFID ini. Kita harapkan memang bisa mengerem kenaikan penggunaan BBM," kata Rofianto saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Senin (9/12) malam.
Dalam APBN 2014, dengan volume konsumsi BBM bersubsidi 48 juta kl, alokasi belanja subsidi BBM tercatat Rp 210,7 triliun. Sementara dalam APBN Perubahan 2013, volume konsumsi ditetapkan 48 juta kl dengan alokasi belanja Rp 199,9 triliun.
Realisasi konsumsi BBM subsidi sepanjang semester I 2013 masih di bawah target tengah tahun dalam APBN-P 2013 sebesar 24 juta kl. Konsumsi BBM tercatat 22,74 juta kl dengan rincian konsumsi premium 14,43 juta kl, solar 7,76 juta kl dan minyak tanah 0,55 juta kl.
Sampai akhir tahun, konsumsi BBM diperkirakan berada pada posisi 47,5 juta kl. Salah satu penyebab penurunan konsumsi BBM adalah kenaikan harga BBM bersubsidi Juni 2013 silam.
Saat ditanya apakah ada instrumen lain yang tengah digodok pemerintah untuk mengendalikan konsumsi BBM, Rofianto menjawab diplomatis. "Ada beberapa opsi. Tapi kan itu perlu pendalaman dan perlu kajian lebih dalam lagi. Masih kita timbanglah untuk menjaga volume. Harapannya tetap dijaga konsumsinya di 48 juta kl," papar Rofianto.
Beberapa waktu lalu, mantan pelaksana tugas Dirjen Perbendaharaan Teguh Boediarso menyebut realisasi besaran subsidi BBM yang harus digelontorkan pemerintah sampai akhir tahun diperkirakan menembus Rp 223,88 triliun. Pada APBN-P 2011, realisasi subsidi mencapai Rp 165,1 triliun atau 127,3 persen terhadap pagu Rp 129,7 triliun. Sedangkan pada APBN-P 2012, realisasi subsidi menyentuh Rp 211,8 triliun atau 154,2 persen terhadap pagu Rp 137,3 triliun.
