EKBIS.CO, JAKARTA -- Tahun depan Program Swasembada Sapi dan Kerbau (PSDK) besutan Kementerian Pertanian (Kementan) memasuki babak akhir. Namun, tanpa upaya yang nyata dari semua pihak, PSDK terancam mimpi manis belaka.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) Thomas Sembiring mengatakan program ini idealnya diiingi dengan peningkatan sumber produksi.
Berdasarkan hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (PSPK) 2011 yang dibandingkan Sensus Tani (ST) 2013, pemotongan sapi betina terlihat meningkat. Pada PSK 2011 populasi betina potong sebanyak 10.089,644 ekor. Sedangkan pada ST 2013, populasi betina potong sebanyak 8,563,694 ekor.
"Penurunan ini mengkhawatirkan, karena artinya program pembibitan betina produktif hampir tidak ada," katanya dalam acara Evaluasi Program Swasembasa Daging Sapi di Kementan, Kamis (19/12).
Penurunan populasi ini menurut Thomas akibat program pembibitan sapi di daerah tidak berjalan. Apabila hal ini dibiarkan maka populasi dipastikan makin berkurang di masa depan. PSDK pun makin sulit terwujud. Perlu pengawasan dalam bentuk tindakan yang tegas dan peraturan perundangan guna memfasilitasi peningkatan pertumbuhan populasi sapi betina.
Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana mengatakan peternak masih berkomitmen mendukung PSDK. Untuk itu peningkatan populasi harus jadi prioritas. Termasuk dalam upaya ini yaitu melakukan pengawasan terhadap pemotongan sapi betina produktif. "Pengawasan harus dilaksanakan secara konsekuen dan didukung dengan law inforcement," katanya dalam acara yang sama.
Pemerintah juga perlu melakukan terobosan agar populasi betina produktif bertambah. Misalnya dengan mewajibkan importir daging untuk membeli satu ekor sapi betina untuk dimitrakan dengan peternak. Ini berlaku untuk setiap kali impor sebanyak 100 ton. Penyelamatan betina produktif pun bisa dilakukan dengan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU). Sedikitnya dibutuhkan impor satu juta ekor sapi betina untuk bibit jika swasembada ingin terwujud.
Pemerintah juga disarankan membuat strategi besar (grand desain) untuk membangun peternakan. Rancangan ini juga harus didukung data yang tepat dan realistis agar target yang dibidik bisa tercapai.
