Perlu Sertifikasi Kompetensi Sarjana Kehutanan

EKBIS.CO, BANJARBARU--Era globalisasi membuka potensi persaingan pasar tenaga kerja. Termasuk untuk tenaga kerja di sektor kehutanan.

Direktur Utama PT Inhutani II Tjipta Purwita menilai perlu persiapan dalam menghadapi persaingan ini. "Kita harus bangun kompetensi," ujar Tjipta, kepada awak media, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (12/2).

Karena itu, menurut dia, perlu adanya peningkatan kompetensi para sarjana kehutanan untuk menghadapi persaingan ke depan.

Tjipta mengatakan, tenaga kerja asing sudah masuk ke dalam negeri dan mengisi sektor kehutanan. Karena itu, menurut dia, lulusan jurusan kehutanan harus mempunyai daya saing.

Pesan ini juga Tjipta sampaikan ketika memberikan kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarbaru. "Rekan mahasiswa itu harus selalu mau untuk meningkatkan kompetensi," kata dia.

Menurut Tjipta, ilmu saja tidak cukup untuk meningkatkan daya saing. Kemampuan teknis dan manajerial juga sangat dibutuhkan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mental attitude, jiwa kewirausahaan, dan penguasaan bahasa asing.

Kalau kompeten, peluang kerja jadi banyak sekali. Ini (sektor kehutanan) unlimited. Jadi bergantung pada kita," ujar dia.

Tjipta juga menekankan perlunya sertifikasi kompetensi sarjana kehutanan Indonesia. Ia mendorong adanya sertifikasi itu setelah melihat praktik selama ini di lapangan.

Menurut dia, banyak tenaga kerja asing masuk dan mengisi posisi strategis di perusahaan kehutanan. Bahkan, mendapatkan bayaran yang jauh lebih tinggi. "Tapi kita tidak tahu benar profesional atau tidak," ujar dia.

Karena itu, menurut Tjipta, perlu adanya sertifikasi kompetensi. Dengan sistem ini, ia mengatakan, ada standar yang bisa menyaring tenaga kerja yang benar-benar memenuhi kualifikasi profesional.

Dengan ini, ia menilai akan terbangun sistem pembinaan sumber daya manusia yang adil dan transparan. "Kita juga harus mengisi diri (dengan kompetensi) sehingga layak juga dihargai mahal," kata dia

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

1	Kontroversi PPN 12 Persen: Dibahas di Parlemen, Digugat ke MK, Akhirnya Diberlakukan
2	Honda: Kalau Kita tak Bergabung dengan Nissan akan Kalah dengan Mobil China
3	Melihat Ibu Kota Nusantara di Jantungnya, Pusat Inti Pemerintahan
4	BPKH Gandeng Lulu Group International Tingkatkan Layanan Jamaah Haji dan Umrah Indonesia
5	Sektor Minerba Jadi Penyumbang Investasi Terbesar dalam Negeri
6	Honda dan Nissan Mulai Pembicaraan Merger Hari Ini
7	Layani Kebutuhan Nasabah, BRI Buka LayananOperasional Terbatas Periode Libur Nataru

Perlu Sertifikasi Kompetensi Sarjana Kehutanan

Dirut DAMRI Sebut Tiket Transportasi Umum tidak Kena PPN 12 Persen

Hakim: Negara Rugi Rp 300 Triliun Akibat Kasus Korupsi Timah

Operator Beri Diskon Bagi Kendaraan yang Melintasi Tol Cimanggis-Cibitung

KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November

PHE Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan