EKBIS.CO, JAYAPURA -- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dan Papua Barat, Hasiholan Siahaan mengatakan, jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan umum di Papua hingga Januari 2014 sebesar Rp17,34 triliun.

"Hingga Januari 2014, penyaluran kredit oleh perbankan umum di Papua sebanyak Rp17,34 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,21 persen," kata Hasiholan di Jayapura, Papua, Selasa.

Ia mengatakan porsi terbesar kredit masih dalam bentuk kredit konsumsi yang sebagian besar disalurkan kepada perorangan, namun penyaluran kredit untuk modal kerja juga cukup besar.

"Sementara untuk kredit macet di Papua masih berada dalam rentang yang terjaga dan berada dikisaran 2,04 persen," katanya.

Ketika ditanya berapa banyak uang yang beredar tiap harinya di Papua, Hasiholan menyampaikan sebanyak Rp22 miliar.

"Tetapi untuk jumlah keseluruhan uang yang beredar di Papua sejak Otsus berlaku, BI tidak mengetahui secara pasti, karena ada sejumlah perhitungan.

Pendekatannya hanya bisa diketahui berapa banyak uang yang disimpan atau ditabung di sejumlah perbankan yang ada di Papua, baik di bank pemerintah maupun swasta," katanya.

Untuk kiriman uang keluar Papua pada tahun lalu sebanyak Rp10 triliun. Uang yang masuk ke Papua, termasuk dana Otsus, "Tahun lalu terhitung hingga Rp12 triliun," katanya.

Terkait aset perbankan di Provinsi Papua, hingga Januari 2014, perbankan Provinsi Papua tercatat membukukan aset sebesar Rp36,62 triliun atau tumbuh sebesar 6,17 persen.

Komposisi aset terbesar masih dimiliki oleh kelompok bank pemerintah, lalu diikuti bank swasta dan BPR.

"Menjelang awal tahun, pertumbuhan aset perbankan memang cenderung bergerak datar, hal tersebut terjadi karena berbagai dana alokasi dari pemerintah pusat belum cair sepenuhnya," katanya.

Sementara untuk dana pihak ketiga (DPK), kata Hasiholan, yang berhasil dihimpun oleh perbankan umum di Provinsi Papua hingga Januari 2014 mencapai Rp29,32 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 11,22 persen.

"Porsi terbesar DPK berada dalam satu bentuk tabungan yang sebagian besar dimiliki oleh pemrintah dan ditempatkan pada bank milik pemerintah. Presentase pemanfaatan DPK untuk disalurkan pada kredit masih relatif rendah yaitu kisaran 59,13 persen," katanya.